FAJAR, MAKASSAR — Provinsi Sulawesi Selatan termasuk salah satu provinsi dengan kasus Tuberkulosis (TB) tertinggi di Indonesia. Bahkan, ada di delapan besar.
Sementara Provinsi lainnya, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, saat melakukan kunjungan kerja di Puskesmas Ballapara, Makassar, Selasa, 13 Januari 2026.
“Sulawesi Selatan termasuk dalam 8 provinsi dengan kasus TB tertinggi di Indonesia. Semua dilakukan pemeriksaan, cuma 8 provinsi ini prioritas,” ujar Benjamin.
Dalam penanganan kasus TB di Sulsel, Kementerian Kesehatan bakal memberikan bantuan alat rontgen portabel gratis untuk Sulsel, terutama bagi layanan kesehatan yang ada di Kota Makassar. Benjamin mengatakan sebanyak 9.885 kasus TB ditemukam di Kota Makassar.
“Untuk target awal di Makassar. Targetnya adalah 20 alat rontgen, satu alat bisa digunakan untuk 3.000 pasien,” ungkapnya.
Ia mengemukakan bahwa pihak Dinas Kesehatan Sulsel dan Kota Makassar bakal melakukan pemeriksaan gratis untuk anggota keluarga penderita TB, mulai dari cek gula darah, tensi, hingga foto rontgen untuk mendeteksi kelainan paru, jantung, diabetes, dan hipertensi.
“Jika sehari bisa melayani 50 pasien, maka pada tahun 2026 diperkirakan ada 60.000 orang yang akan diperiksa di Makassar,” lanjutnya.
Selain itu, kata Benjamin, pihaknya juga mendatangi rumah masyarakat untuk active case finding, bertujuan untuk menemukan orang yang sakit melalui strategi TOSS TB (Temukan, Obati Sampai Sembuh).
“Yang terpenting sekarang kita punya data di Kota Makassar ada 9.885 kasus TB yang diobati tahun 2025, tracing adalah kontak positif penderita TB. Maka seluruh penghuni rumah harus di cek. Dia tertular atau tidak, tidak hanya cek tb dia harus cek gula darah cek tensi poto tongseng biar tahu, kalau ada kecurigaan baru pemeriksaan lanjut,” terangnya.
Ia mengatakan alat rontgen portabel ini akan diserahkan ke Pemrintah Provinsi Sulsel untuk langsung digunakan pemeriksaan terhadap warga terutama di Kota Makassar.
“Besok kami juga akan bertemu dengan Pak Gubernur untuk menyerahkan alat rontgen portabel. Alat ini beratnya hanya 3 kg dan bisa dibawa ke kelurahan atau rumah-rumah warga untuk mempermudah diagnosa,” ulasnya.
Ia menuturkan bahwa kasus penyembuhan TB di Kota Makassar akan berlangsung dilaksanakan selama tiga tahun ke depan dengan berharap angkanya akan menurun.
“Harapan kami, kasus TB di Makassar pada tahun 2027 atau 2028 harus turun karena setelah dikerjakan selama tiga tahun dampaknya harus kelihatan,” pungkasnya.
Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Sulsel menargetkan penemuan sebanyak 45.477 kasus TBC untuk diintervensi. Hingga awal November ini, sudah mencapai 23.834 kasus atau setara 52,4 persen. Diskes masih punya pekerjaan berat terhadap 21.638 kasus atau 47,6 persen.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Diskes Sulsel M Yusri Yunus mengatakan, Diskes terus berupaya melakukan percepatan penemuan kasus di 24 kabupaten dan kota agar bisa melakukan penanggulangan seperti intervensi pengobatan.
Diskes melakukan active case finding dengan portable x-ray di 13 kabupaten dan kota yang masih rendah capaian identifikasi kasusnya. Dengan cara itu, dinilai bisa mengangkat temuan kasus untuk pengobatan.
“Di kondisi sekarang kita sudah pada angka kurang lebih di angka 45 persen. Sehingga kita berharap nanti di dua bulan terakhir ini dengan adanya kegiatan di perubahan ini bisa mengangkat temuan kasus kita untuk pencapaian penemuan kasus dan pengobatan,” ujar Yusri.
Berdasarkan daerahnya, Kota Makassar menjadi yang tertinggi dalam cakupan penemuan kasus TBC mencapai 100 persen, diikuti Kota Palopo 96 persen, Kota Parepare 92 persen, dan Kabupaten Bantaeng 88 persen.
Sementara beberapa daerah terendah dalam penemuan kasus seperti di Kabupaten Tana Toraja 22 persen, Toraja Utara 27 persen, Soppeng 30 persen, Enrekang 31 persen, dan Luwu 34 persen.
Yusri memaparkan beberapa kendala yang menyebabkan perbedaan signifikan dalam capaian penemuan kasus tersebut antara lain belum optimalnya skrining aktif pada populasi berisiko, adanya under-reporting penemuan kasus yang belum dilaporkan ke SITB.
Serta ualitas sampel dahak yang tidak memenuhi standar yang menyebabkan hasil pemeriksaan tidak akurat, dan rendahnya keterlibatan sektor swasta khususnya klinik dan tempat praktik mandiri dokter dalam program TBC sehingga penemuan tidak tercatat.
Yusri menyebut langkah-langkah strategi yang terus dilakukan adalah koordinasi lintas program, baik para kepala dinas 24 kabupaten dan kota maupun seluruh kepala bidang sampai kepada kepala puskesmas dan pengolah program di tingkat kabupaten/kota.
“Harapannya kita melibatkan seluruh kepala desa, kelurahan, camat sebagai bagian dari indikator kinerja di tingkat kabupaten kota karena TBC ini merupakan program prioritas Bapak Gubernur melalui quick winsnya dan harus kita lakukan eliminasi TBC sampai tahun 2030 nanti,” beber Yusri.
Pada enrollment kasus TBC atau perbandingan antara jumlah pasien TBC dyang diobati dengan jumlah pasien terdeteksi, beberapa daerah terendah di Sulsel antara lain, Kota Palopo 81 persen, Enrekang 82 persen, Luwu Utara 83 persen, Parepare 85 persen, dan Kota Makassar 85 persen.
Adapun hambatannya antara lain minimnya peran pengawas menian obat dalam pendampingan pengobatan pasien TBC, adanya efek samping obat, pasien memiliki komorbid yang menjadikan pasien TBC mengonsumsi banyak obat, tidak adanya dukungan keluarga terhadap pasien TBC dalam pengobatan, dan faktor ekonomi dan dukungan sosial yang belum memadai.
“Hambatan pasti terjadi lah karena perkara TBC ini merupakan penyakit menular yang salah satu hambatan yang kami hadapi adalah perkara stigma di masyarakat kita kurang melakukan pemahaman terhadap penyakitnya itu sendiri,” jelasnya.
Sehingga, pihaknya terus berupaya melakukan sebuah edukasi yang lebih persuasif kepada masyarakat agar mampu sadar, sabar, sadar dalam hal penyakitnya kemudian sabar dalam hal pengobatannya. sehingga kedisiplinan dalam mencapai target kita ini dapat kita sama-sama capai secara totalitas antara masyarakat, petugas dan regulasi yang sudah kita buat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus mendorong berbagai inovasi layanan kesehatan yang menjangkau langsung masyarakat.
“Pak Wamen telah memberikan support yang sangat luar biasa. Ini tentu menjadi semangat bagi kami untuk menyelesaikan persoalan TBC di Kota Makassar,” ujarnya.
“Puskesmas-puskesmas kami, termasuk Puskesmas Ballaparang, memiliki inovasi yang sangat baik dan ini adalah tugas kita bersama untuk menyelesaikannya,” tambah Appi.
Ia menjelaskan bahwa program “Hantu Mesra” menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan sosial, di mana masih banyak warga yang enggan memeriksakan diri karena stigma dan ketakutan.
Ini adalah cara yang tidak hanya menunggu bola, tetapi menjemput bola. Penyakit TBC ini banyak yang tidak mau diperiksa atau tidak mau diketahui kalau sakit.
“Dengan metode mengetuk pintu rumah warga, ini menjadi jalan keluar yang sangat efektif,” jelasnya.
Munafri menargetkan, dengan intervensi serius dan kolaborasi lintas sektor selama tiga tahun ke depan, kasus TBC di Kota Makassar dapat ditekan secara signifikan.
“Target kita jelas, nol TBC dalam 2 sampai 3 tahun ke depan. Kita intervensi secara maksimal, dan mudah-mudahan pada 2029 persoalan TBC di Makassar bisa kita tuntaskan hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.
Menurut Munafri, pendekatan tersebut dinilai efektif karena selama ini masih banyak masyarakat yang enggan memeriksakan diri atau bahkan takut diketahui mengidap penyakit tuberkulosis.
Kondisi ini kerap menjadi penghambat dalam upaya deteksi dan penanganan dini. Lanjut dia, penyakit tuberkulosis ini sering kali tidak terdeteksi sejak awal karena banyak orang yang tidak mau diperiksa atau tidak ingin diketahui kalau sedang sakit.
“Maka, inovasi ini menjadi salah satu jalan keluar yang dipersembahkan oleh teman-teman di Puskesmas Ballaparang,” ungkapnya.
Wali Kota Makassar berharap, melalui pelaksanaan program “Hantu Mesra”, penemuan kasus TBC dapat dilakukan lebih cepat dan penanganannya bisa dilakukan secara menyeluruh hingga ke lingkungan keluarga penderita. “Dengan demikian, rantai penularan penyakit dapat ditekan secara signifikan,” tukansya. (uca)
