YLKI Catat Lonjakan Tajam Pengaduan Konsumen dalam Lima Tahun Terakhir

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kendati baru beberapa minggu berlalu setelah tahun resmi berganti menjadi tahun 2026, jumlah pengaduan konsumen yang diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) masih tetap menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat luas.

Dalam penuturannya, lembaga YLKI mengungkapkan bahwa kebanyakan pengaduan yang masuk sendiri adalah berupa pengaduan berupa pemblokiran rekening dormant, kualitas dan kuantitas BBM yang dipertanyakan, beras maupun minyak dengan harga yang terus meninggi, keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga gagal berangkatnya Haji Furoda.

BACA JUGA:BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam

BACA JUGA:Persiapan Pensiun Jadi Lebih Mudah dengan One Stop Pension Solution DPLK BRI di BRImo

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, tren pengaduan menunjukkan kenaikan signifikan selama lima tahun terakhir.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan data sejak 2021, jumlah pengaduan konsumen terus meningkat setiap tahunnya, yang mencapai puncaknya pada 2025. 

"Selama tidak dapat hukum untuk perlindungan konsumen yang kuat, sisi konsumen jadi rentang," ucap Niti kepada Disway dan awak media lainnya dalam agenda Bedah Pengaduan Konsumen YLKI, yang diselenggarakan di kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/01).

BACA JUGA:Menlu Pantau Kondisi WNI Disandera Bajak Laut di Afrika Barat, 2 Berhasil Diselamatkan Angkatan Laut Gabon

BACA JUGA:Kompolnas Tekankan Akuntabilitas di Balik Wacana Penambahan Wakapolri

Lebih lanjut, Niti sendiri juga turut menambahkan bahwa sepanjang tahun 2025, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 1.977 pengaduan konsumen dari berbagai sektor yang terdiri dari 1.011 laporan individu dan 966 laporan kelompok. 

Dalam hal ini, aduan kelompok meliputi 919 kelompok konsumen perumahan serta 47 kelompok konsumen kebugaran.

Dengan besarnya angka pengaduan yang masuk, Niti menilai bahwa angka tersebut sudah bukan lagi sekadar statistik, melainkan cermin dari masih rapuhnya sistem perlindungan konsumen di Indonesia.

BACA JUGA:Ada Pembongkaran Tiang Monorel di Rasuna Said, Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan

BACA JUGA:Peresmian SMA Taruna Nusantara Malang, Menko AHY: Menyiapkan SDM Unggul, Menuju Indonesia Emas 2045

"Pengaduan yang masuk menunjukkan pola berulang, hak konsumen diabaikan, pengaduan tidak ditanggapi, dan penyelesaian sengketa berjalan lambat serta tidak berkeadilan," pungkas Niti.