Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian telah menyusun sejumlah strategi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Tito mengatakan indikator pemulihan pascabencana di 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar cukup positif.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Mendagri telah melakukan verifikasi data terhadap 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar. Verifikasi dilakukan terhadap indikator tambahan pemulihan pascabencana.
Indikator tersebut meliputi ketersediaan listrik, bahan bakar minyak (BBM) yang ditandai dengan beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ketersediaan gas elpiji, layanan internet, serta air bersih dan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Indikator tambahan tersebut merupakan penguatan dari lima indikator pemulihan yang sebelumnya telah ditetapkan, yakni pulihnya roda pemerintahan, layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan, akses darat, sektor ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat.
Mendagri mengatakan fokus percepatan kini diarahkan pada empat daerah terdampak yang membutuhkan perhatian lebih, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Namun demikian, Mendagri menegaskan bahwa empat daerah dengan tingkat kerusakan cukup besar masih memerlukan dukungan gotong royong lintas sektor agar dapat segera pulih sepenuhnya. Selain itu, sejumlah daerah terdampak lainnya juga masih membutuhkan percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur air bersih dan PDAM.
Mendagri menekankan pentingnya verifikasi data yang akurat oleh seluruh kepala daerah agar pemerintah pusat dapat mengetahui secara rinci titik-titik infrastruktur fisik maupun sosial ekonomi yang akan diperbaiki. “Detail-detail seperti ini yang kita harapkan,” jelasnya.
Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan terhadap 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar. Hasil pemetaan tersebut membagi daerah ke dalam tiga kategori, yakni sudah normal, setengah normal, dan belum normal.
Baca juga: Mendagri ingatkan jangan ada rekayasa dalam pemulihan pascabencana
Baca juga: Mendagri: Satgas fokus bersihkan lumpur Aceh Tamiang
Tito mengatakan indikator pemulihan pascabencana di 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar cukup positif.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Mendagri telah melakukan verifikasi data terhadap 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar. Verifikasi dilakukan terhadap indikator tambahan pemulihan pascabencana.
Indikator tersebut meliputi ketersediaan listrik, bahan bakar minyak (BBM) yang ditandai dengan beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ketersediaan gas elpiji, layanan internet, serta air bersih dan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Indikator tambahan tersebut merupakan penguatan dari lima indikator pemulihan yang sebelumnya telah ditetapkan, yakni pulihnya roda pemerintahan, layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan, akses darat, sektor ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat.
Mendagri mengatakan fokus percepatan kini diarahkan pada empat daerah terdampak yang membutuhkan perhatian lebih, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Namun demikian, Mendagri menegaskan bahwa empat daerah dengan tingkat kerusakan cukup besar masih memerlukan dukungan gotong royong lintas sektor agar dapat segera pulih sepenuhnya. Selain itu, sejumlah daerah terdampak lainnya juga masih membutuhkan percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur air bersih dan PDAM.
Mendagri menekankan pentingnya verifikasi data yang akurat oleh seluruh kepala daerah agar pemerintah pusat dapat mengetahui secara rinci titik-titik infrastruktur fisik maupun sosial ekonomi yang akan diperbaiki. “Detail-detail seperti ini yang kita harapkan,” jelasnya.
Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan terhadap 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar. Hasil pemetaan tersebut membagi daerah ke dalam tiga kategori, yakni sudah normal, setengah normal, dan belum normal.
Baca juga: Mendagri ingatkan jangan ada rekayasa dalam pemulihan pascabencana
Baca juga: Mendagri: Satgas fokus bersihkan lumpur Aceh Tamiang
