MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan soal mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ia menjabarkan kelebihan pilkada tak langsung. Menurutnya pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung melalui DPRD mempermudah pengawasan politik uang.
Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, kata Yusril, terdapat sekitar 20-35 orang yang diawasi selama proses pilkada berjalan. Itu dinilai meminimalkan potensi politik uang.
Baca juga : Ida Budhiati : Pilkada tak Langsung Berisiko Lemahkan Legitimasi Daerah
"Kemungkinan terjadinya money politic sangat kecil dibanding misalnya dibanding pilkada langsung dengan pemilih masyarakat satu kabupaten," kata dia di Jakarta, Rabu (14/1).
Pilkada melalui DPRD menurut dia membuka peluang lebih besar bagi para pemimpin daerah potensial untuk terpilih.
Pada pilkada langsung, ia mengatakan masyarakat cenderungan hanya memilih sosok yang populer. Calon kepala daerah, kata Yusril dipilih karena popularitas atau memiliki modal yang banyak.
Baca juga : Pilkada tak Langsung Dipilih DPRD Melemahkan Legitimasi dari Rakyat
Namun, sejauh ini, kata dia, pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung serta mencari tahun kelemahannya.
Pemerintah juga membandingkan dengan pilkada tidak langsung melalui DPRD. Menurutnya apapun pilihannya kedua mekanisme itu sah.
"Mana pun yang dipilih, dua-duanya itu adalah sah dan demokratis. Baik pilkada langsung maupun tidak langsung, dua-duanya itu sejalan dengan konstitusi kita, yakni UUD 1945," kata Yusril. (Ant/H-4)
