- Direktur Netgrit, Hadar Nafis Gumay, menyatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap tidak relevan untuk perbaikan demokrasi.
- Penggantian Pilkada langsung dengan mekanisme DPRD dinilai merupakan kemunduran signifikan dan merugikan hak suara masyarakat.
- Hadar menduga usulan ini didorong kepentingan partai politik, berpotensi menimbulkan konflik politik karena kepala daerah berpihak pada DPRD.
Suara.com - Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay, menegaskan gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah tidak relevan. Kecuali, memang ada kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak penggagas.
"Kalau relevan untuk yang dimaksudkan oleh DPR atau partai-partai politik untuk mencari jalan lebih mudah, lebih gampang, mereka melaksanakan pemilihan kepala daerah ya relevan buat mereka," kata Hadar kepada Suara.com, Rabu (14/1/2026).
Tetapi bila bicara untuk perbaikan secara menyeluruh sebagaimana yang penggagas inginkan, Hadar menegaskan tidak relevan.
Sebab penghapusan Pilkada secara langsung dan digantikan oleh DPRD bukan memperbaiki, justru suatu kemunduran dan memperburuk.
Hadar menegaskan Pilkada lewat DPRD bukan jawaban atau solusi atas semua permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung.
Masyarakat, kata dia, juga tidak akan mendapatkan manfaat apanpun dari pelaksanaan Pilkada via DPRD, selain kehilangan hak suara dan kerugian lain dampak dari penghapusan Pilkada langsung.
"Jadi itu kerugian yang sangat besar," kata Hadar.
Ilustrasi usulan Pilkada kembali ke DPRD. (grafis: Suara.com/Iqbal)Hadar menduga gagasan itu disampaikan karena ada kepentingan partai politik untuk memilih kepala daerah yang notabene bagian dari mereka.
Kerugian bagi masyarakat karena kepala daerah hasil pilihan DPRD tentu akan condong kepada para dewan, bukan lagi kepada masyarakat.
Baca Juga: Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
"Kepala daerah terpilih itu dia juga akan lebih merasa saya ini harus ikut dan merespons permintaan-permintaan DPRD bertanggung jawabnya ke DPRD mereka, nggak ke masyarakat," kata Hadar.
Selain itu, menurut Hadar, Pilkada via DPRD juga berpotensi mengancam stabilitas politik bila kepala daerah hasil pilihan DPRD tidak sesuai dengan kehendak rakyat.
"Itu bisa terjadi gejolak, gejolak politik yang mereka menolak karena itu hasil resmi pilihan DPRD kan. Mereka menolak ya bisa ribut karena ini terjadi salah satu faktor kenapa dulu Pilkada DPRD itu ditinggalkan diganti dengan (Pilkada) langsung salah satunya faktor ini juga," kata Hadar.
