JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri menerima dua laporan dugaan tindak pidana ancaman dan teror terhadap aktivis dan influencer yang menyuarakan kritik soal penanganan bencana di Sumatera.
Laporan tersebut masing-masing tercatat dengan nomor LP/B/19/I/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI atas nama Yansen dan LP/B/20/I/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI atas nama aktivis lingkungan Iqbal Damanik, tertanggal Rabu (14/1/2026).
Adapun Yansen merupakan konten kreator dan Iqbal Damanik adalah Juru Bicara Kampanye Hutan Greenpeace.
"Kami menganggap ini tidak hanya menebar ketakutan pada orang-orang dan organisasi yang bersuara kritis untuk kebaikan bangsa dan negara ini, sehingga kami mengambil inisiatif untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian agar diambil langkah sehingga tidak menjadi penebar ketakutan bagi para aktivis dan influencer di Indonesia," kata Iqbal ditemui di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu sore.
Baca juga: Aktivis Greenpeace Iqbal Damanik Laporkan Teror Bangkai Ayam ke Polisi
Sebelumnya, Yansen dan Iqbal Damanik mendatangi Bareskrim Polri pada Rabu siang didampingi oleh Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD).
Anggota TAUD, Alif Fauzi, mengatakan dugaan teror yang dialami para pelapor berkaitan erat dengan aktivitas mereka menyampaikan kritik di ruang digital, khususnya mengenai penanganan banjir di Sumatera pada akhir 2025.
"Kami dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) sedang melakukan pendampingan terhadap dua pelapor atas adanya dugaan tidak pidana ancaman dan teror," kata Alif ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.
"Yang mana ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan aktivisme mereka di ruang digital, yaitu dengan menyuarakan soal bencana banjir Sumatra yang terjadi di akhir tahun lalu," tambahnya.
Baca juga: Kritik Banjir Sumatera Berbuntut Teror, Konten Kreator dan Aktivis Adukan ke Bareskrim
Anggota TAUD lainnya, Gema Gita Persada, mendorong kepolisian melihat perkara ini secara lebih holistik.
Menurutnya, ancaman yang dialami para pelapor tidak sekadar intimidasi biasa, melainkan berpotensi mengarah pada dugaan tindak pidana teror.
"Kami sebenarnya mendorong pihak kepolisian untuk memandang kasus ini secara holistik dan secara lebih makro, bahwa ini bukan tindakan ancamannya saja, tapi ada motif-motif politis yang kemudian memicu adanya ancaman tersebut," ungkap Gema.
Ancaman Digital hingga DoxingYansen mengungkapkan, teror yang dialaminya bermula sekitar 20 Desember 2025.
Ia mengaku diminta menghapus konten yang membahas bencana di Sumatera dan penanganannya yang dinilai lambat serta tertutup.
Baca juga: Teror Kelompok OPM Meningkat, Wapres Gibran Batal ke Yahukimo
"Salah satu ancaman yang terjadi kepada saya adalah saya disuruh untuk menghapus konten yang berhubungan juga dengan bencana-bencana di Sumatera," terang Yansen.
"Saya tidak hanya menyerang kepada, tidak menyerang pemerintah tentunya ya. Saya bukan hanya cuma menyerang itu, tapi saya mengkritisi mengapa penanganan di Sumatera itu terkesan ditutup-tutupi dan mengapa penanganannya lambat," tambahnya.
