Protokol AMPD di Empat Kelurahan Diaktifkan

HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Sebagai respon terhadap peningkatan curah hujan dan potensi banjir, Protokol Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) telah diaktifkan oleh Pemerintah Kelurahan beserta Tim Kampung Siaga Bencana (KSB) pada empat kelurahan di Kota Makassar.

Masing-masing Kelurahan Katimbang, Kelurahan Paccerakkang, Kelurahan Manggala, dan Kelurahan Tamangapa.

Pengaktifan ini mengacu pada tercapainya indikator ambang batas, yaitu curah hujan kumulatif mencapai 100 mm selama tiga hari, sistem peringatan dini (EWS) curah hujan tinggi dari BMKG, adanya informasi tingkat ketinggian air sungai dari peralatan AWLR BPBD Makassar, serta telah diaktifkannya status siaga darurat bencana banjir Pemkot Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin sendiri telah menyampaikan, banjir Makassar sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan kondisi geografis kota. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot relah menyiapkan langkah-langkah teknis berbasis kajian.

”Kami telah melakukan kajian bersama universitas, komunitas, dan berkoordinasi dengan balai yang menangani sungai. Ini untuk menentukan alur air dan mengurangi genangan yang berulang,” kata dia.

Kehadiran komunitas masyarakat juga memang dianggap penting. Peran mereka sangat diperlukan dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan penanggulangan.

Bahkan sejak 2023, melalui program Community Led Early Action and Resilience (CLEAR) yang didanai oleh pemerintah Australia dan pelaksanaannya difasilitasi oleh Yayasan INANTA melalui kerja sama YCWS dan Pemkot Makassar, telah mendukung masyarakat terdampak banjir melalui organisasi lokal komunitas binaan Dissos, Kampung Siaga Bencana (KSB).

Selain itu, pemerintah kelurahan juga telah mengembangkan protokol aksi merespon peringatan dini pada empat kelurahan terkait. Pengembangan protokol ini juga mendapatkan bimbingan teknis dari BMKG, BPBD, dan Dissos Makassar.

Tujuan pengembangan protokol AMPD ini, agar kapasitas masyarakat setempat dan pemerintah lokal dapat mengambil serangkaian tindakan aksi dini, untuk mengurangi kerugian material dan korban jiwa sebelum terjadinya banjir. Salah satu elemen inti dari tiga elemen dalam protokol AMPD adalah adanya sistem dukungan pembiayaan.

Melalui program CLEAR, telah disalurkan dukungan dana kepada 150 keluarga rentan dan komunitas melalui tim KSB. Selain itu, pemantauan langsung di lapangan telah dilakukan oleh Tim KSB di masing-masing kelurahan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan situasi dan menfasilitasi koordinasi dan penanganan awal di tingkat komunitas.

Hingga saat ini, situasi di wilayah rentan terdampak banjir, khususnya di wilayah kecamatan Biringkanaya dan Manggala, masih berada dalam tahap pemantauan dan siaga darurat dari BPBD dan Dinas Sosial Kota Makassar.

Pemkot Makassar juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, untuk memastikan status darurat siaga dapat terlaksana dengan efektif, guna meminimalkan dampak lanjutan bagi masyarakat jika siaga darurat berubah menjadi tanggap darurat. (wid)