Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan sistem pembayaran digital nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini telah digunakan dalam transaksi lintas negara di Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang, sebagai bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Baca Juga :
Menlu Tegaskan Diplomasi Ekonomi Jadi Inti Diplomasi Indonesia“Untuk mengurangi kerentanan yang sistemik, Indonesia berkontribusi memperkuat inklusi keuangan, termasuk melalui mekanisme inovatif seperti QRIS,” ujar Sugiono.
“Berkat upaya diplomasi kita, QRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara,” tambah Sugiono.
Menurut Menlu Sugiono, ekspansi QRIS lintas negara mencerminkan bagaimana Indonesia tidak hanya menjadi pengguna sistem global, tetapi juga mulai mengekspor infrastruktur finansialnya sendiri ke kawasan.
Di sisi lain, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa penguatan QRIS berjalan seiring dengan diversifikasi mitra ekonomi Indonesia. Sepanjang 2025, Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union (EAEU).
Indonesia juga tengah menuntaskan sejumlah perjanjian penting, mulai dari Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa, Preferential Trade Agreement dengan Mauritius, hingga implementasi peningkatan ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Selain itu, Indonesia juga membuka kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru di Afrika seperti Rwanda.
“Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi risiko ketidakpastian atau de-risking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi mitra-mitra tradisional. Termasuk, seperti yang kita lakukan pada saat kita bergabung dengan BRICS.,” jelas Sugiono.
Tak hanya dari sisi perdagangan, diplomasi ekonomi Indonesia juga diarahkan untuk mendorong pengembangan industri nasional berkelas dunia. Pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk meningkatkan daya tarik investasi, termasuk melalui perbaikan iklim usaha atau ease of doing business.
Pada akhir tahun lalu, Kementerian Luar Negeri telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri guna memperkuat sinergi promosi investasi. Kesepakatan ini diharapkan membuat upaya perwakilan RI di luar negeri dalam menarik arus investasi menjadi lebih terarah dan efisien.
“Keseluruhannya merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada penciptaan nilai atau value creation untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Menlu Sugiono, seraya mengaitkannya dengan target pembangunan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
