Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia memperkuat posisi strategisnya dalam percaturan global melalui serangkaian kerja sama pertahanan, penegakan hukum, dan kemitraan strategis dengan sejumlah negara mitra sepanjang satu tahun terakhir.
Langkah ini disebut menjadi fondasi untuk memperkuat kepastian kerja sama dan stabilitas kawasan.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, membeberkan capaian tersebut dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Gedung Kemlu, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Sebagaimana diketahui, acara itu turut dihadiri diplomat asing serta mantan menteri dan wakil menteri luar negeri RI.
“Dalam setahun terakhir, kita menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk di antaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania,” ujar Sugiono.
Ia menyebut, Indonesia juga memperluas spektrum kemitraan strategis.
“Kita juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam,” lanjutnya.
Menurut Sugiono, kesepakatan lintas sektor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi payung arsitektural untuk menopang interoperabilitas antarnegara.
“Berbagai kesepakatan ini adalah komitmen untuk memperdalam kepastian kerja sama dan interoperabilitas,” kata Sekjen Partai Gerindra itu.
Selain perjanjian formal, pemerintah juga mengintensifkan dialog tingkat tinggi yang melibatkan unsur diplomasi dan pertahanan.
“Sepanjang satu tahun terakhir juga, kita telah melakukan empat dialog 2+2 dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan negara mitra kunci, yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, dan baru saja di awal tahun ini dengan Turki,” ungkapnya.
Di tengah kompetisi geopolitik global, Sugiono menilai frekuensi dialog tersebut mencerminkan pergeseran strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika dunia yang semakin tidak terprediksi.
“Empat pertemuan 2+2 dalam satu tahun terakhir mencerminkan sebuah kesadaran strategis. Bahwa di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan menjadi satu hal yang tidak terpisahkan,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa risiko salah perhitungan antarnegara meningkat, sehingga persepsi, komunikasi, dan mekanisme stabilisasi menjadi semakin krusial.
“Ketika risiko salah hitung meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah instrumen stabilisasi,” kata Sugiono.
