Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto menilai perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan industri tekstil dan garmen nasional sebagai sinyal politik dan ekonomi yang sangat kuat bagi keberlanjutan sektor padat karya tersebut.
Anne menegaskan, komitmen Presiden yang menempatkan industri garmen dan tekstil sebagai sektor strategis perlu diterjemahkan secara konkret oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan instrumen pelaksanaan yang nyata.
“Industri ini berperan vital dalam penciptaan lapangan kerja dan stabilitas sosial-ekonomi nasional,” ujarnya.
Terkait penekanan Presiden pada revitalisasi rantai pasok tekstil, AGTI menilai penguatan supply chain perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Rantai pasok tekstil Indonesia yang panjang membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional secara berkelanjutan.
Menurut Anne, penguatan industri hulu dalam negeri menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku strategis. Namun, selama kapasitas nasional belum mencukupi, impor bahan baku tetap diperlukan agar proses produksi tidak terhambat.
“Impor bahan baku bagi produsen yang patuh aturan perlu berjalan cepat dan efisien agar daya saing industri tetap terjaga,” kata Anne.
AGTI juga memandang program hilirisasi yang dibahas Presiden sebagai kunci peningkatan nilai tambah industri tekstil dan garmen. Dengan rantai pasok yang panjang, hilirisasi dinilai mampu memperkuat kemandirian industri sekaligus menjaga kontribusi sektor ini sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi nasional.
Baca Juga: Sektor Garmen Tertekan, AGTI Minta Daerah Tahan Upah Sektoral
Selain itu, pengembangan teknologi dan semikonduktor dinilai berdampak strategis bagi penerapan industri 4.0 di sektor tekstil. Anne menyebut ketergantungan terhadap mesin impor masih tinggi, sehingga penguatan industri permesinan dalam negeri menjadi bagian penting dari agenda industrialisasi nasional.
Pasca rapat terbatas di Hambalang, AGTI berharap arahan Presiden Prabowo segera ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret, termasuk deregulasi, debirokratisasi perizinan, penyediaan energi yang kompetitif, serta dukungan fiskal dan pembiayaan.
“Dengan kebijakan yang terintegrasi, industri garmen dan tekstil dapat kembali meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya sebagai tulang punggung manufaktur padat karya nasional,” kata Anne.
