Merahputih.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar tiang-tiang monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Judistira menilai pembongkaran "fosil" proyek tersebut sangat krusial demi menata estetika kota serta menjamin keselamatan warga.
Proyek monorel garapan PT Adhi Karya tersebut sudah resmi batal berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, keberadaan tiang beton yang terbengkalai tidak lagi memiliki urgensi fungsional dan justru memperburuk tata ruang Jakarta.
Baca juga:
Pemprov DKI Jakarta Mulai Bongkar Tiang Monorel Mangkrak di Kuningan Jakarta
“Secara faktual sudah ada pembatalan proyek. Pemprov merasa perlu melakukan penataan kota yang lebih baik, indah, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Judistira di Jakarta, Rabu (14/1).
Selain faktor keindahan, ia menyoroti risiko kecelakaan yang menghantui pengguna jalan. Banyak laporan menyebutkan pengendara motor maupun mobil kerap menabrak tiang-tiang tersebut.
Pemprov DKI sebenarnya telah meminta PT Adhi Karya membongkar tiang secara mandiri dalam waktu satu bulan, namun permintaan tersebut tidak mendapat respons.
Kondisi inilah yang memicu Pemprov DKI mengambil alih proses penertiban. Meski mendukung penuh, Judistira mengingatkan agar eksekusi di lapangan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga:
Tak Mau Bongkar Sendiri, Besi Bekas Tiang Monorel Tetap Dikasih ke BUMN Adhi Karya
Ia juga menyarankan Gubernur agar terus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak PT Adhi Karya, mengingat material besi hasil bongkaran masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan milik perusahaan tersebut.
“Material besinya masih ada dan itu milik Adhi Karya. Tinggal bagaimana kesepakatannya, mau diterima atau tidak,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno dan mantan Gubernur Sutiyoso (Bang Yos) meninjau langsung dimulainya pembongkaran 109 tiang monorel tersebut. Proyek penataan kawasan senilai Rp102 miliar ini meliputi perbaikan jalan, drainase, hingga jalur pedestrian yang ditargetkan rampung pada September 2026.
