Perdana Menteri Sanae Takaichi Akan Bubarkan Majelis Rendah Jepang, Pemilu Dini Digelar Februari 2026

Pantau - Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan niat untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Jepang (majelis rendah) dalam waktu dekat, membuka jalan bagi pemilu dini yang diperkirakan digelar pada Februari 2026.

Rencana tersebut disampaikan Takaichi pada Rabu, 14 Januari 2026, dalam pertemuan dengan para petinggi partai koalisi pemerintah, yaitu Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin).

Pembubaran majelis rendah direncanakan dilakukan setelah masa sidang parlemen reguler dimulai pada 23 Januari 2026.

Ketua Partai Inovasi Jepang, Hirofumi Yoshimura, menyampaikan kepada wartawan seusai pertemuan bahwa "Takaichi ingin membubarkan majelis rendah pada tahap awal dan akan menjelaskan rencananya secara resmi pada Senin", ungkapnya.

Jika pembubaran dilakukan segera setelah masa sidang 150 hari dimulai, maka kampanye resmi pemilu legislatif berpotensi dimulai pada 27 Januari atau 3 Februari 2026.

Pemungutan suara diperkirakan akan berlangsung pada 8 Februari atau 15 Februari 2026.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal, Shunichi Suzuki, menyatakan secara terpisah bahwa pemerintahan akan "meminta mandat publik atas kebijakan fiskal progresif Takaichi, serta rencana memperbarui dokumen utama keamanan nasional melalui pemilu mendatang", ia mengungkapkan.

Pemilu ini akan menjadi pemilu majelis rendah pertama sejak koalisi antara Partai Demokrat Liberal dan Partai Inovasi Jepang terbentuk pada Oktober 2025.

Suzuki juga menyebut bahwa "kedua partai pada prinsipnya tidak akan berkoordinasi dalam daerah pemilihan", sehingga kandidat dari kedua partai tetap bisa bersaing di daerah yang sama, jelasnya.

Menurut Suzuki, "upaya memperoleh dukungan publik terhadap kebijakan yang tercantum dalam perjanjian koalisi juga menjadi alasan penyelenggaraan pemilu", dan bahwa partainya akan mempercepat persiapan menghadapi pemilu.

Pemilu dini tersebut digelar kurang dari 1,5 tahun sejak pemilu sebelumnya.

Berdasarkan Konstitusi Jepang, masa jabatan anggota majelis rendah adalah empat tahun, kecuali jika dibubarkan lebih awal.

Kabinet Takaichi masih mempertahankan tingkat popularitas yang tinggi sejak ia menjabat pada Oktober 2025.

Meski demikian, koalisi LDP dan Partai Inovasi Jepang hanya memegang mayoritas tipis di majelis rendah.

Sementara di Majelis Tinggi, koalisi berada dalam posisi minoritas dan harus bekerja sama dengan partai oposisi untuk meloloskan undang-undang.

Pihak oposisi mengkritik rencana pemilu dini karena dianggap dapat menunda pengesahan anggaran tahun fiskal 2026 yang dimulai pada April.

Namun, Takaichi telah berjanji untuk "memprioritaskan pelaksanaan kebijakannya", tegasnya.

Suzuki menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya menekan dampak negatif terhadap perekonomian dengan segera melaksanakan anggaran tambahan sebesar "18,3 triliun yen atau sekitar 115 miliar dolar AS (sekitar Rp1,94 kuadriliun)" untuk tahun fiskal berjalan hingga Maret 2026.

Anggaran tambahan tersebut mencakup "langkah-langkah penanganan kenaikan biaya hidup", jelasnya.