Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan kembali menggelar aksi demo hari ini. Mereka menuntut revisi UMP DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Aksi akan digelar di depan gedung DPR dan gedung Kemnaker, Kamis (15/1/2026), mulai pukul 10.30 WIB. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan massa aksi yang hadir kurang lebih 500 sampai 1.000 orang.
"Jadi, sekitar 500 sampai 1.000 orang (yang akan berdemo)," kata Said kepada wartawan, Kamis (15/1).
Adapun massa aksi membawa empat tuntutan. Mereka meminta pemerintah segera merevisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta per bulan.
"Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL sebesar Rp5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL," katanya.
Selain itu, massa aksi juga meminta untuk merevisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota. Massa aksi juga menuntut DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan.
"Revisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota, agar dikembalikan sesuai rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah," ujarnya.
"Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru," sambung dia.
Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan massa aksi juga menolak usulan pilkada lewat DPRD. Massa aksi menilai hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi.
"Menolak pilkada melalui DPRD karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh," tuturnya.
(amw/eva)
