BOGOR, KOMPAS.com - Memasuki 2026, sejumlah layanan bus bersubsidi dengan skema Buy the Service (BTS) dilaporkan tidak lagi beroperasi di berbagai daerah.
Salah satunya terjadi pada layanan Biskita Trans Pakuan Bogor yang sempat menghentikan operasionalnya pada 1 Januari 2026.
Penghentian layanan Biskita Trans Pakuan yang kembali terulang tersebut diklaim dipicu berakhirnya masa kontrak kerja sama dengan operator bus.
Persoalan ini dinilai bukan semata soal teknis kontrak tahunan, melainkan kegagalan dalam memastikan keberlanjutan layanan publik yang sudah diandalkan masyarakat.
Pengamat Transportasi Deddy Herlambang menilai, salah satu solusi mendasar agar layanan BTS tidak terus berulang kali terhenti adalah dengan menerapkan skema kontrak multiyears.
Menurut Deddy, secara regulasi kontrak BTS memungkinkan untuk dibuat lebih dari satu tahun, sebagaimana proyek-proyek infrastruktur lainnya.
Dengan skema multiyears, pemerintah daerah tidak perlu setiap tahun menghadapi risiko jeda layanan yang pada akhirnya merugikan masyarakat pengguna angkutan umum.
“Kontrak khusus BTS ini sebenarnya dapat dilakukan multiyears seperti proyek infrastruktur karena ada dasar hukumnya. Jadi tidak perlu dilakukan kontrak tiap tahun. Kalau belum berkontrak lalu layanan berhenti, yang dirugikan langsung adalah masyarakat,” ujar Deddy saat dihubungi, Selasa (13/1/2026).
Ia menilai, selama kontrak BTS masih dibuat tahunan tanpa mekanisme transisi yang jelas, potensi terhentinya layanan akan terus berulang.
Baca juga: BisKita Kota Bogor Kembali Beroperasi, Layani 4 Koridor Utama
Kontrak tahunan tak efektifDeddy menilai kontrak tahunan tidak tepat diterapkan pada layanan transportasi publik yang sifatnya esensial dan digunakan masyarakat setiap hari.
Ketergantungan pada perpanjangan kontrak tahunan membuat layanan BTS rentan berhenti ketika terjadi keterlambatan administrasi atau pembahasan anggaran.
Menurutnya, transportasi publik berbeda dengan proyek biasa karena menyangkut mobilitas harian masyarakat.
Ketika layanan berhenti, dampaknya langsung terasa, mulai dari waktu tempuh yang lebih lama hingga biaya perjalanan yang meningkat.
“Tidak wajar karena pelayanan angkutan umum itu harus berkelanjutan,” kata Deddy.
Deddy mengingatkan, kewajiban pemerintah dalam menyediakan transportasi publik telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam Pasal 138 dan 139, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Karena itu, penghentian layanan BTS dinilai bertentangan dengan semangat undang-undang tersebut.
Menurut Deddy, persoalan kontrak seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menghentikan pelayanan publik.
“Dalam pasal 138 dan 139 UULLAJ 2009 sudah ada diatur bahwa pemerintah (pusat dan daerah) bertanggung jawab menyediakan layanan transportasi umum yang aman, nyaman dan terjangkau,” ujar dia.
Baca juga: Biskita Bogor Beroperasi Terbatas, Ini Rute Angkot sebagai Alternatif
Peran pemerintah daerahDeddy menekankan bahwa Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan transportasi publik tetap berjalan dalam persoalan berhentinya layanan BTS.
“Ini juga tergantung pada niat pemerintah daerah. Apakah pemda memang berniat serius memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya sendiri,” ujar Deddy.
Ia mencontohkan layanan KRL Commuterline yang juga menggunakan skema Public Service Obligation (PSO) dengan kontrak tahunan.
Meski demikian, layanan KRL tidak pernah berhenti meskipun kontrak subsidi bersifat tahunan.
