JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi oleh sejumlah warga.
Sari (25), warga Duren Sawit, Jakarta Timur, menilai mekanisme pemilihan tersebut lebih menguntungkan elite partai dan pejabat ketimbang rakyat.
"Karena menurut saya itu sama aja menggerus demokrasi. Yang harusnya itu jadi mandat rakyat, malah jadi mandat elite politik. Makanya mundur banget," ucap Sari kepada Kompas.com, Rabu (14/1/2026).
Baca juga: Kata Warga Soal Pilkada Via DPRD: Kemunduran Demokrasi, Potensi Transaksional
Oleh sebab itu, dia menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi memicu praktik transaksional antara elite politik dan calon kepala daerah.
"Sama aja kayak itu tuh merepresentasikan kepentingan yang atas aja gitu, kepentingan pribadi kita enggak terlibat. Kita jadi kayak enggak tahu apa-apa aja," tutur dia.
Senada dengan Sari, Joko (48), warga Ciracas, Jakarta Timur, juga menyatakan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Itu kebijakan aneh menurut saya. Kalau seperti itu, rakyat seperti membeli kucing dalam karung, enggak tahu rekam jejak pimpinamya," ucap dia.
Ia menilai, apabila biaya pemilihan langsung dianggap terlalu tinggi, seharusnya pemerintah mencari solusi lain tanpa mengabaikan hak pilih rakyat.
"Kan kalau DPRD saya lihat juga ada potensi kongkalikong, jadi transaksional," tutur dia.
Baca juga: Warga Jaktim: Pilkada Lewat DPRD Seperti Beli Kucing dalam Karung
Wacana pilkada lewat DPRDSebagai informasi, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Hingga kini, setidaknya ada sejumlah partai politik yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pilkada melalui DPRD, di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
