Penulis: Fityan
TVRINews – Washington DC
Steve Witkoff Mengonfirmasi Pembentukan Pemerintahan Teknokrat dan Program Rekonstruksi di Bawah Pengawasan Amerika Serikat
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza kini memasuki fase kedua.
Tahap krusial ini mencakup agenda pelucutan senjata Hamas, pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat perang, serta pembentukan komite ahli Palestina yang akan mengelola urusan sipil sehari-hari.
Utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, menyampaikan melalui unggahan di platform X kamis 15 Januari 2026, bahwa kesepakatan yang dimediasi oleh Presiden dari Partai Republik tersebut kini beralih ke tahap implementasi pemerintahan transisi.
Langkah ini menyusul konflik panjang yang telah berlangsung selama dua tahun antara Israel dan Hamas.
“Gencatan senjata ini memasuki fase kedua, termasuk pembentukan pemerintahan teknokratis di Gaza,” ujar Witkoff. Namun, ia tidak memberikan rincian spesifik mengenai individu yang akan mengisi jajaran administrasi transisi tersebut.
Kepemimpinan Komite dan Tantangan Kemanusiaan
Negara-negara mediator Mesir, Turki, dan Qatar menyambut baik pembentukan komite ini. Dalam pernyataan bersama, mereka mengonfirmasi bahwa badan tersebut akan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan Wakil Menteri di otoritas Palestina (PA).
“Ini merupakan perkembangan penting untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” ungkap para mediator dalam pernyataan tertulisnya.
Ali Shaath, seorang insinyur kelahiran Gaza yang memiliki latar belakang ahli dalam pengembangan ekonomi dan rekonstruksi, dipandang sebagai sosok yang kompeten untuk memimpin pemulihan wilayah tersebut.
Berdasarkan profilnya di Lembaga Penelitian Kebijakan Ekonomi Palestina, Shaath sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Transportasi pada otoritas yang diakui secara internasional.
Tantangan Keamanan dan Rekonstruksi
Meskipun pengumuman ini menandai kemajuan signifikan, transisi pemerintahan di Gaza masih menghadapi tantangan masif. Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian antara lain:
- • Pembebasan Tawanan : Witkoff menegaskan bahwa AS mengharapkan Hamas segera mengembalikan jenazah sandera terakhir sebagai bagian dari kewajiban dalam kesepakatan tersebut.
- • Pasukan Keamanan Internasional : Diperlukan pengerahan pasukan keamanan internasional untuk mengawasi jalannya kesepakatan dan proses pelucutan senjata Hamas.
- • Dewan Perdamaian : Urusan harian di Gaza akan berjalan di bawah pengawasan "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Trump, meskipun anggotanya belum diumumkan secara resmi.
Gencatan senjata yang dicapai melalui rencana 20 poin ini telah berlaku sejak Oktober lalu dan berhasil meredam sebagian besar pertempuran.
Pada fase pertama, Hamas telah membebaskan hampir seluruh sandera dengan imbalan ratusan warga Palestina yang ditahan oleh Israel.
Kini, pada fase kedua, komite teknokratis memikul tanggung jawab berat untuk menyediakan layanan publik bagi lebih dari 2 juta penduduk Gaza.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan biaya rekonstruksi akan menelan lebih dari $50 miliar (sekitar Rp785 triliun) dan membutuhkan waktu bertahun-tahun, sementara komitmen bantuan finansial dari komunitas internasional sejauh ini masih sangat terbatas.
Transisi ini menjadi ujian besar bagi stabilitas kawasan setelah hampir dua dekade Gaza berada di bawah kendali Hamas, yang ditandai dengan berbagai siklus konflik bersenjata dengan Israel.
Editor: Redaktur TVRINews
