Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, penyelesaian masalah wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, baik di batas maritim maupun darat, merupakan salah satu prioritas utama diplomasi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Kementerian Luar Negeri pada awal 2026 yang disiarkan melalui akun YouTube resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dikutip Kamis (15/1).
Menurut Sugiono, penyelesaian masalah batas wilayah ini bukan hanya soal peta, tetapi berkaitan langsung dengan kepastian kedaulatan negara, tata kelola kawasan, serta posisi Indonesia di tengah perubahan geopolitik yang pesat.
Pemerintah Indonesia akan terus mengoptimalkan langkah-langkah untuk memberikan kepastian, mencegah eskalasi, dan menjaga ruang dialog dengan negara-negara tetangga.
Sugiono menegaskan bahwa meskipun situasi global sulit diprediksi, diplomasi Indonesia harus selalu berfokus pada kepentingan rakyat dan perlindungan terhadap warganya.
Dalam hal kedaulatan dan keamanan, Menlu Sugiono menjelaskan bahwa stabilitas kawasan tidak akan terwujud dengan sendirinya. Oleh karena itu, kepastian batas wilayah dianggap sebagai fondasi yang sangat penting.
“Penyelesaian batas maritim dan darat dengan negara-negara tetangga adalah prioritas utama kita. Kejelasan batas wilayah adalah prasyarat untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas,” ujar Menlu Sugiono.
Sugiono juga menekankan bahwa agenda perbatasan Indonesia terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum internasional dan pengelolaan stabilitas secara konsisten. Selama tahun 2025, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam penyelesaian masalah perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam.
“Sepanjang 2025, Indonesia berhasil membuat kemajuan signifikan dalam penyelesaian isu perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam,” ucapnya.
Menlu mengimbuhkan, penegasan batas wilayah tidak berdiri sendiri. Kedaulatan negara juga membutuhkan postur pertahanan yang kuat serta jaringan kerja sama strategis yang solid. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia terus berupaya membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan mitra-mitra kunci.
“Kedaulatan juga membutuhkan postur pertahanan yang kokoh dan kerja sama strategis. Karena itu, kita terus memperkuat jaringan kemitraan yang saling mendukung dengan mitra-mitra kunci,” katanya.
Ia menyebutkan, sepanjang tahun lalu, Indonesia menyepakati berbagai kerja sama di bidang pertahanan dan penegakan hukum dengan negara-negara seperti Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Indonesia juga telah membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.
Sugiono menuturkan pula, di dalam setahun terakhir, kita telah menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan dan 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania.
“Kita juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam,” ujarnya.
Menlu menegaskan bahwa di tengah meningkatnya risiko kesalahan perhitungan dan pentingnya persepsi dalam politik global, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan menjadi instrumen penting untuk stabilisasi. Menurutnya, ketahanan Indonesia dibangun bukan melalui unjuk kekuatan, tetapi melalui kepastian, pencegahan, serta pembukaan ruang dialog.
Kesepakatan-kesepakatan ini merupakan komitmen untuk memperdalam kepastian kerja sama dan interoperabilitas. Selain itu, sepanjang tahun lalu, Indonesia juga melakukan empat dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dengan negara mitra kunci, yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, dan awal tahun ini dengan Turki.
Sugiono juga menekankan bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang berlandaskan amanat konstitusi untuk melindungi seluruh rakyat, menjaga kepentingan nasional, dan berperan serta dalam ketertiban dunia, dengan pendekatan yang adaptif dan realistis.
