DPR: IKN Sudah Punya Rusun untuk 15 Ribu Orang, Mubazir Kalau Tidak Ditempati

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Senin (12/1), secara otomatis membantah spekulasi yang selama ini berkembang.

Helikopter Super Puma yang membawa Presiden Prabowo mendarat di landasan helikopter tepat di depan Istana Garuda menjelang petang.

Kedatangan Prabowo menandai dimulainya rangkaian agenda kerja di ibu kota baru tersebut setelah sebelumnya melakukan kunjungan maraton di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Balikpapan, Kalimantan Timur

“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” kata Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menerangkan kunjungan perdana tersebut termasuk menjadi pesan politik yang mencerminkan dukungan terhadap pembangunan ibu kota baru.

“Kita senang, itu pesan politik. Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa Beliau bukan sekadar mengunjungi dan meninjau, tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” tambahnya.

Menurut dia, kunjungan ini pula merupakan pesan politik kedua, setelah pesan politik pertama lewat diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Adapun perpres yang diteken Presiden Prabowo pada Juni 2025 tersebut mendukung terwujudnya IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Lebih lanjut, ia menilai, keberlanjutan IKN merupakan keniscayaan, sebagaimana landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Perpres 79/2025.

“No point to return (ini titik tanpa balik, red.) bagi kami; dan karena itu, anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp100 triliun, kan. Itu tentu akan sangat mubazir kalau kemudian pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai ibu kota negara,” kata Rifqi.

Di samping itu, ia menyebut pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap ke IKN merupakan bagian dari strategi taktis pemerintah.

Secara politis, kata dia, Menteri PANRB Rini Widyantini sudah menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa pemerintah telah memiliki strategi pemindahan ASN, termasuk cetak biru kementerian/lembaga yang akan dipindahkan.

“Tapi tentu mereka harus menunggu restu dari Presiden. Saya kira, setelah Presiden mengecek sendiri tadi malam, mudah-mudahan hal ini bisa segera diputuskan karena kalau tidak, mubazir. Sudah punya rusun untuk 15 ribu orang, tapi belum ditempati,” ucapnya. (Pram/fajar)