Grid.ID - Dedi Mulyadi dituding sibuk ngonten daripada urus rakyat. Hal itu pun membuat rumor dugaan terkait sang Gubernur Jawa Barat itu takut temui buruh.
Usut punya usut, dugaan itu rupanya terlontar dari ucapan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yakni Said Iqbal. Yang diucapkannya dalam konferensi pers pada Selasa (13/1/2026).
Dilansir dari Kompas.com, Said Iqbal mengatakan ia sebagai perwakilan buruh mengaku akan kembali melakukan unjuk rasa. Dimana hal yang mereka perjuangan masih sama, yakni menuntut upah minumum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Jawa Barat yang dianggap tidak mensejahterakan buruh.
Tak tanggung-tanggung, demonstrasi buruh kali ini akan gelar di Gedung DPR RI pada Kamis (15/1/2026). Setelah sebelumnya unjuk rasa digelar di Istana Negara.
Tak berhenti sampai di situ, Said Iqbal juga meminta kepada DPR RI untuk memanggil Dedi Mulyadi. Pasalnya, menurut Said, Dedi Mulyadi dituding lebih sibuk ngonten untuk membuat video branding, daripada mengajak buruk duduk bersama.
Dimana hal itu bisa jadi solusi untuk mencari jalan tengah terkait MSK Jawa Barat 2026.
"Bertemu buruh enggak pernah, diajak bertemu buruh menghindar. Maka saat inilah DPR RI memanggil gubernur konten ini," ujar Said Iqbal dikutip Grid.ID dari Tribun-Video.com, Rabu (14/1/2026).
Di momen itu, Said juga mengurai soal dirinya yang sudah tahu ahwa Kementerian Ketenagakerjaan RI yang saat itu diwakilkan Wakil Menteri Tenaga Kerja RI sudah bertemu dengan Dedi Mulyadi terkait dengan penolakan buruh terhadap UMSK.
Namun hal itu semata-mata dicap cuma formalitas belaka. Dan terasa seperti Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat tengah menghadap Gubernurnya.
Itulah sebabnya, Said mengatakan, aksi ini terpaksa digelar di Istana Negara lantaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak lagi bersedia mendengar aspirasi buruh. Dan dalam menetapkan UMSK 2026 se-Jawa Barat, Dedi telah melanggar PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Namun faktanya, Dedi Mulyadi melakukan perubahan, penghilangan, dan pengurangan terhadap jenis sektor industri serta nilai UMSK yang telah direkomendasikan oleh 19 Bupati atau Wali Kota," ujar Said Iqbal dikutip dari Kompas.com.
Sementara itu, selain Dedi Mulyadi dituding sibuk ngonten, Said menegaskan Dedi Mulyadi tidak mau menampung aspirasi buruh. Namun pihak Dedi membantah dengan mengatakan Pemprov Jabar tidak serta-merta mengabaikan aspirasi buruh.
Ia menyebut seluruh kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan mekanisme dan usulan resmi dari pemerintah kabupaten/kota.
"Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh usulan dari kabupaten kota sesuai dengan usulan yang disampaikan," tandas Dedi Mulyadi. (*)
Artikel Asli
