Prabowo Kumpulkan 1.200 Rektor dan Guru Besar di Istana, Apa yang Dibahas?

JAKARTA, KOMPAS — Bertempat di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada sekitar 1.200 rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kedatangan mereka ke Istana untuk mendengarkan pandangan strategis dan rencana ke depan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto serta mendiskusikan berbagai hal.

"Ini bagian dari agenda Bapak Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, untuk berdiskusi, menyampaikan pandangan-pandangan beliau, update-update terhadap kondisi negara kita maupun kondisi geopolitik, dan rencana-rencana besar yang harus kita kerjakan ke depan," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sebelum acara taklimat yang dilangsungkan secara tertutup.

Prasetyo menuturkan, pendidikan adalah salah satu fondasi dan faktor kunci. "Jadi, selain kita mengejar dan bekerja keras mencapai swasembada pangan, swasembada energi, maka salah satu fondasi utamanya adalah sumber daya manusia," katanya.

Pemerintah menyadari bahwa sesungguhnya amanat konstitusi RI adalah harus mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satunya melalui pendidikan di tingkat universitas.

Beragam hal bakal dibahas dalam diskusi antara presiden dan para rektor yang digelar di Istana. "Sebenarnya diskusinya ini juga sudah dimulai oleh Kementerian Dikti Saintek, misalnya, berkenaan dengan bagaimana kita mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter kita, yang, berdasarkan data, kita masih kekurangan hampir di atas 100.000. Nah, ini, kan, kita harus cari cara bagaimana untuk bisa mempercepat," papar Prasetyo.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yuli Farianti mengemukakan, Kemenkes telah menyusun perencanaan kebutuhan dokter spesialis hingga tahun 2032. Berdasarkan perencanaan tersebut, Indonesia tercatat masih kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis (Kompas.id, (9/12/2025).

”Kita membutuhkan sekitar 70.000 dokter spesialis, tetapi saat ini 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebanyak 53 persen RSUD bahkan belum memiliki tujuh dokter spesialis dasar. Kemudian dari 38 provinsi di Indonesia, 30 di antaranya masih kekurangan dokter spesialis,” ujarnya dalam temu media di Jakarta.

Menurut Yuli, kondisi tersebut perlu disikapi dengan meninjau kembali kapasitas yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan dokter spesialis dan subspesialis. Saat ini, dari total 150 fakultas kedokteran di perguruan tinggi Indonesia tercatat hanya ada 26 fakultas kedokteran yang menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis (PPDS).

Prasetyo menuturkan, pada pertemuan di Istana kali ini dibahas pula kualitas lembaga pendidikan, termasuk universitas di Indonesia. "Baik dosennya, baik sarana prasarananya, termasuk kita sedang menghitung dan berpikir bagaimana bisa mengurangi beban operasional di setiap perguruan tinggi negeri," katanya.

Menurut Prasetyo, hal ini dilakukan karena pemerintah menyadari bahwa sesungguhnya amanat konstitusi RI adalah harus mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satunya melalui pendidikan di tingkat universitas.

"Sehingga, kalau memungkinkan, kita sedang coba menghitung bagaimana universitas-universitas ini dapat maju dan berkualitas dan tidak memberatkan dari sisi pembiayaan bagi masyarakat atau bagi mahasiswa," kata Prasetyo.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan, dana riset Kementerian Dikti Saintek meningkat 218 persen. “Jadi, banyak sekali peningkatannya, dalam satu tahun di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Stella mengatakan, kementerian Dikti Saintek juga berhasil memperjuangkan insentif bagi dosen peneliti. “Sejak tahun ini bagi para peneliti, dosen peneliti yang memenangkan hibah riset itu akan mendapatkan insentif finansial langsung,” katanya.

Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.id, dosen penerima hibah penelitian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dapat memperoleh honorarium sebesar maksimal 25 persen dari besaran dana penelitian yang diberikan. Kebijakan yang berlaku mulai 2026 ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem riset perguruan tinggi sekaligus meningkatkan dukungan dan apresiasi dosen dalam riset dan pengembangan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto sesuai pernyataan pers yang dikutip Selasa (16/12/2025), menjelaskan, pengaturan honorarium peneliti yang jelas, menjadi salah satu pengungkit peningkatan profesionalisme dan produktivitas riset.

”Dengan dukungan honorarium yang jelas, kami berharap kinerja peneliti meningkat, lebih produktif dan lebih kolaboratif. Tujuannya agar hasil riset nantinya lebih berdampak bagi masyarakat, industri, dan pembangunan daerah,” kata Brian.

Brian menambahkan, kebijakan baru tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden dan Menteri Keuangan dalam memperkuat tata kelola pendanaan riset. Hal ini menjadi landasan penting bagi perguruan tinggi untuk memberi ruang yang lebih adil bagi kinerja peneliti tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Bambang Brodjonegoro, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), pemantik diskusi daring mengenai peran sains dan teknologi, yang diselenggarakan AIPI bersama Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada 20 Agustus 2025, menuturkan, Indonesia saat ini belum menunjukkan keberpihakan pada pengembangan R&D (riset dan pengembangan). Ini bisa dilihat dari pengeluaran R&D terhadap GDP yang sangat kecil.

”Hanya sekitar 0,28 persen pada 2020. Bandingkan dengan Korea Selatan 5,2 persen. Jepang 3,41 persen. Singapura 2,1 persen. Malaysia 1,1 persen. Negara bisa maju yang berinvestasi dalam R&D,” kata Bambang (Kompas.id, (20/8/2025).

Mukhammad Misbakhun, anggota DPR Fraksi Golkar, yang menjadi pembicara mengatakan, terkait dana riset, sudah ada dananya sesuai mandat konstitusi, yaitu sebesar 20 persen dari APBN untuk pendidikan yang jumlahnya mencapai Rp 757,8 triliun per tahun. ”Dana itu dikelola Kementerian Keuangan, termasuk dana penelitian, selain untuk pendidikan, dan pengembangan perguruan tinggi,” ujarnya.