Gus Hilmi Firdausi: Rajin Salat Belum Tentu Cegah Korupsi, Tergantung Kualitas Ibadahnya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Gus Hilmi Firdausi, menanggapi fenomena pejabat yang rajin menjalankan ibadah salat namun tetap diduga terlibat kasus korupsi.

Pernyataan ini disampaikan tidak lama setelah penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Gus Hilmi mempertanyakan anggapan bahwa rajin salat secara otomatis menjadikan seseorang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

“Apakah orang yang rajin salat otomatis akan menjadi orang yang profesional, berintegritas, tidak korupsi? Belum tentu,” ujar Gus Hilmi kepada fajar.co.id, Kamis (15/1/2026).

Dikatakan Gus Hilmi, salat yang dilakukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban, tanpa kesungguhan dan kekhusyukan, tidak akan mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.

“Jika sekadar rajin salat hanya untuk menggugurkan kewajiban dan salatnya asal-asalan, maka salat yang seperti ini tidak akan mampu mencegahnya dari perbuatan fahsya wal munkar,” katanya.

Ia juga mengutip Surah Al Ma’un ayat awal, “Fawailul lil mushollin”, yang berarti celakalah orang-orang yang salat.

Menurut penjelasan Ibnu Abbas, ayat tersebut merujuk pada orang-orang munafik yang melakukan salat hanya untuk pamer di hadapan manusia.

“Nah, kalau ada seorang pemimpin atau pejabat salatnya macam ini, ya tidak aneh kalau dia pun semaunya dalam mengemban amanahnya,” Gus Hilmi menuturkan.

Ia juga menyinggung istilah yang populer di masyarakat, yakni STMJ atau “Salat Terus Maksiat Jalan”, untuk menggambarkan kondisi orang yang menjalankan salat namun lalai dari makna dan substansi ibadah tersebut.

Gus Hilmi bilang, salat tetap merupakan kewajiban bagi setiap pemimpin Muslim. Namun, yang ditekankan adalah kualitas salat itu sendiri.

“Jelas wajib, tapi salat yang benar dan khusyuk hingga mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, bukan salat yang asal-asalan,” kuncinya.

Sebelumnya, mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, resmi ditetapkan jadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana dugaan korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Yaqut setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. “Benar,” kata Fitroh dikutip dari Tempo, Jumat, 9 Januari 2026.

Hingga kini KPK masih menelusuri aliran dana dugaan korupsi kuota haji 2024 berdasarkan keterangan eks Menag itu.

KPK bahkan menduga uang hasil korupsi itu mengalir ke Kementerian Agama.

“Aliran-aliran uang dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada (16/12/2025) lalu.

Dia menjelaskan aliran uang tersebut berasal dari pengelolaan kuota haji tambahan yang diperjualbelikan antara Kementerian Agama dan biro perjalanan haji.

Saat itu, Yaqut Cholil Qoumas irit bicara usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Dia menolak membeberkan materi pemeriksaan.

“Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Untuk detailnya, silakan ditanyakan langsung ke penyidik,” kata Yaqut usai diperiksa KPK kala itu.

KPK juga menemukan bahwa setiap tingkatan di Kementerian Agama menerima bagian dari praktik korupsi tersebut.

Berdasarkan temuan itu, KPK kini mengumpulkan dan menelusuri aset yang berasal dari hasil korupsi kuota haji, termasuk yang telah beralih menjadi rumah dan kendaraan, untuk kepentingan penyitaan.

(Muhsin/fajar)