REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) mengakui realisasi pemanfaatan biomassa nasional masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Sepanjang 2024, pemanfaatan biomassa tercatat mencapai 1,62 juta ton, lebih rendah dari target 2,83 juta ton sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2023.
VP Pengelolaan dan Pemanfaatan FABA PT PLN (Persero) Irwan Amri menyampaikan hal tersebut saat menanggapi rapid assessment Ombudsman Republik Indonesia terkait implementasi biomassa di PLTU PLN Group. PLN menilai hasil evaluasi Ombudsman sejalan dengan kondisi di lapangan.
“Untuk realisasi pemanfaatan biomassa nasional di tahun 2024 ini mencapai 1,62 juta ton,” ujar Irwan di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan capaian tersebut memang belum memenuhi target regulasi, namun menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2023, implementasi biomassa PLN masih berada di kisaran 1 juta ton dan meningkat sekitar 30 persen pada 2024.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Tren kenaikan berlanjut pada 2025. Sepanjang tahun lalu, PLN Group telah mengimplementasikan co-firing biomassa sekitar 2,2 juta ton di unit-unit PLTU yang dikelola perseroan.
“Secara volume tonase, dari tahun ke tahun sudah ada peningkatan,” kata Irwan.
Ia menegaskan program co-firing biomassa menjadi strategi cepat PLN dalam mendukung komitmen Net Zero Emission (NZE) 2060 sekaligus bagian dari agenda Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan. Pengembangan biomassa dipandang bukan sekadar program jangka pendek, melainkan fondasi jangka panjang bagi ketahanan energi nasional.
Berdasarkan kajian yang diikuti PLN, potensi biomassa nasional mencapai sekitar 545 juta ton per tahun. Angka tersebut jauh melampaui kebutuhan batu bara nasional yang berada di kisaran 90 juta ton, di tengah umur cadangan batu bara yang diperkirakan kurang dari 40 tahun.
“Potensi biomassa kita besar sekali, sekitar 545 juta ton per tahun,” tutur Irwan.
Dari sisi keekonomian, ia mengakui harga biomassa jenis tertentu, seperti cangkang sawit, masih lebih tinggi dibandingkan batu bara. Harga cangkang sawit berada di kisaran Rp1,7 juta per ton, sementara harga batu bara dibatasi melalui kebijakan penetapan harga pemerintah.
PLN menilai dukungan regulasi melalui Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2023 membantu menjaga kelayakan ekonomi biomassa. Skema harga sebesar 1,2 kali FOB batu bara membuat biaya pembangkitan listrik biomassa berada pada kisaran 5–9 sen dolar AS per kWh, lebih rendah dibandingkan sejumlah jenis energi baru dan terbarukan lainnya.
Saat ini, pasokan biomassa PLN masih didominasi bahan berbasis limbah yang volumenya terbatas. Karena itu, perseroan mulai membangun ekosistem pasokan jangka panjang melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian serta BRMP dalam pengembangan hutan tanaman energi.
PLN menegaskan pengembangan biomassa tetap memperhatikan aspek lingkungan dan menghindari risiko deforestasi. Ke depan, perseroan mendorong sinergi lintas sektor agar biomassa dapat menjadi penyangga ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.
