Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana perumahan nasional belakangan dinilai terlalu terpusat pada rumah subsidi. Padahal, di luar skema subsidi, pasar perumahan komersial justru menyimpan potensi yang tak kalah besar dan kerap luput dari pembahasan.
"Semuanya bicara rumah subsidi, Padahal komersial kalau kita hari ini bicara, sepertinya seluruh ekosistem ini bicara mengenai FLPP. Padahal pasarnya yang lebih besar adalah yang non-FLPP yang adalah komersial," kata CEO Lippo Group James Riady di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Kamis (15/1/2026).
James mencontohkan pengalaman langsungnya saat mendukung pengembang daerah.
Ia melihat sendiri bagaimana permintaan rumah komersial di wilayah yang kerap dianggap pinggiran justru sangat tinggi. Menurutnya, fakta ini menunjukkan peluang besar yang selama ini kurang mendapat sorotan.
"Saya baru mensponsori satu developer dari Palembang. Dia ada tanah di Purwakarta, saya bilang udah kita membiayai semuanya. Itu kan tempat di kampung. Ternyata itu yang komersialnya itu demand-nya luar biasa. Jadi potensinya itu luar biasa," kata James Riady.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan fokus awal pada rumah subsidi bukan tanpa alasan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebut negara harus hadir lebih dulu untuk kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Prioritas itu, menurutnya, menjadi fondasi sebelum mendorong sektor perumahan lainnya bergerak lebih luas.
"Hampir enam bulan pertama perhatian saya adalah rumah subsidi, saya akui. Karena sebagai pemerintah, sebagai negara, saya harus berpihak prioritas pertama saya, tujuh bulan pertama saya jadi menteri itu rumah subsidi. Karena menurut saya solusi untuk 9,9 juta yang nggak punya rumah adalah rumah subsidi," kata Menteri PKP Maruarar Sirait.
Maruarar juga mengungkapkan, pembangunan rumah susun subsidi kembali digenjot setelah lama terhenti. Ia menyebut capaian pembangunan sebelumnya sangat minim dan jauh dari kebutuhan nasional. Tahun 2026 pun diproyeksikan menjadi momentum kebangkitan pembangunan rusun subsidi.
"Dan kita mulai bangun tahun ini rumah subsidi yang sudah lama negara ini tidak menyiapkan. Kita doakan, kita pastikan ratusan rumah subsidi rusun kita bangun tahun ini, tahun 2026 ya. Saya mohon doanya semua ya, dari teman-teman pengembang dan semua grup-grup ya," kata Maruarar.
Lebih jauh, Maruarar membuka peluang kolaborasi dengan pengembang swasta. Ia menekankan pentingnya keadilan akses hunian agar tidak tercipta kawasan eksklusif. Pemerintah, kata dia, ingin rumah susun subsidi bisa hadir berdampingan dengan perumahan swasta.
"Saya berharap juga bisa mendukung program membangun rumah susun subsidi ya di perumahan-perumahan swasta. Kita tidak mau ada eksklusif ya, berikan juga keadilan buat rakyat, ya. Dan saya sangat bahagia kalau itu bisa dilakukan, seperti Pak James lakukan di Jakarta, ya oleh Pak Budi di Ciputra juga jalan, bisa bekerja sama dengan yang lain-lain," ujar Maruarar.
(dce)
