Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan berperan strategis dalam mendukung hilirisasi dan industrialisasi nasional sesuai Asta Cita.
Pengembangan kilang tersebut berpotensi membantu mengurangi impor LPG sekitar 4,9 persen dengan meningkatkan produksi LPG dari 48 ribu ton per tahun menjadi 384 ribu ton per tahun.
Baca Juga: Rencana Jitu Pramono Atasi Banjir di Jakarta
Ini disampaikan Menko AHY saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada peresmian RDMP di Balikpapan, Senin (12/1/2026).
RDMP Balikpapan dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) dengan nilai investasi mencapai USD 7,4 miliar atau sekitar Rp123 triliun. Proyek ini merupakan modernisasi kilang terbesar di Indonesia dan salah satu yang paling strategis di Asia Tenggara.
Melalui RDMP, kapasitas pengolahan kilang meningkat signifikan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, serta meningkatkan kualitas produk BBM dari standar Euro 2 menjadi Euro 5 yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
“Kilang ini dirancang dengan kompleksitas yang lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan beragam produk bernilai tambah, seperti LPG, gasoline, hingga bahan baku petrokimia. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat industri dalam negeri,” jelas Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Kamis (15/1).
RDMP Balikpapan juga mencatat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 35 persen serta menyerap lebih dari 24.000 tenaga kerja selama masa konstruksi, sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan daerah. Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah akan terus memastikan setiap proyek infrastruktur strategis tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi rakyat, memperkuat daya saing bangsa, dan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Menko AHY.
Sebelumnya, dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan, khususnya melalui pemanfaatan energi air dan tenaga surya.
Pengembangan panel surya yang terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional diarahkan untuk mewujudkan kemandirian energi sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada impor energi.
Target tersebut diharapkan dapat dicapai dalam lima tahun ke depan, dengan ruang penyesuaian hingga enam atau tujuh tahun, selama arah kebijakan tetap konsisten.
“Saudara-saudara, ke depan kita juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel yang terintegrasi ke sistem kelistrikan, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita impor energi dari luar. Ini sasaran kita,” ujar Presiden Prabowo.
