JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa penanganan pedagang kaki lima (PKL) liar di Jakarta harus dilakukan secara bijak.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap berpegang pada peraturan daerah (Perda) dalam menata keberadaan PKL.
“Inilah kita juga mesti bijak, kita mesti bijak, jelas sebetulnya Pak Gub (Pramono Anung) kita juga tegas memang karena itukan regulasi Perda,” ujar Rano saat ditemui di wilayah Jakarta Timur, Kamis (15/1/2026).
Baca juga: Ini yang Bikin Dishub Tutup Exit Tol Rawa Buaya Pakai Rantai
Menurut Rano, pemerintah tetap perlu bersikap tegas dalam menegakkan aturan. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus memahami kondisi ekonomi para pedagang yang menggantungkan hidup dari aktivitas berjualan.
“Cuma kita dari sudut lain juga kita paham saudara-saudara kita yang memang masih harus bekerja seperti itu,” lanjut Rano.
Menurut Rano, Pemprov DKI masih memberikan toleransi bagi PKL di beberapa lokasi.
Namun, toleransi itu tidak berlaku jika keberadaan PKL sudah mengganggu trotoar dan kondisi lalu lintas.
“Ada toleransi tapi mungkin tidak bisa kita terima kalau misalnya memang dia mengganggu trotoar atau lalu lintas, tapi memang dibeberapa tempat kita harus bijaklah melihat situasi,” ungkap Rano.
Salah satu lokasi yang sering dikeluhkan adalah area depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Di area tersebut, banyak PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan.
Baca juga: Pengamat Sebut Lift dan Eskalator di Halte Koridor 13 Penting, tapi Belum Mendesak
Akibatnya, trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki justru dipenuhi lapak dagangan. Sementara itu, bahu jalan kerap digunakan untuk parkir liar.
Kondisi ini membuat jalan menjadi sempit dan sering menimbulkan kemacetan, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja.
Meski begitu, para pedagang membantah menjadi penyebab utama kemacetan. Asep (45), bukan nama sebenarnya, penjual cilok yang berjualan di depan RSCM, mengatakan kemacetan lebih sering disebabkan oleh kendaraan umum.
Ia justru menilai kendaraan angkutan umum, terutama bajaj dan ojek online, lebih berkontribusi terhadap kepadatan lalu lintas karena parkir sembarangan hingga memakan badan jalan.
“Kalau dibilang sadar macet, ya saya kan bisa lihat kalau macet. Tapi kayaknya enggak deh (kami jadi biang kerok kemacetan)," ujar Asep saat ditemui Kompas.com di lokasi, Minggu (11/1/2026).
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
