JAKARTA, KOMPAS.com – Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V melakukan perbaikan terhadap sejumlah unit di Rumah Susun (Rusun) Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat.
Perbaikan dilakukan setelah beberapa unit hunian tersebut sempat dinyatakan tidak layak huni untuk menampung warga relokasi dari lahan rencana pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pegadungan.
Kepala UPRS Pesakih, Muhammad Ali, mengakui bahwa kondisi unit yang disiapkan sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah.
Namun, pihak pengelola telah melakukan perbaikan agar unit tersebut kembali layak ditempati.
"Memang sebelumnya unit tersebut banyak kerusakan dan tidak layak huni, namun telah kami lakukan perbaikan agar menjadi layak huni," kata Ali saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (15/1/2026).
Baca juga: Sejarah Koridor 1 Transjakarta, Titik Awal Transformasi Besar Transportasi Jakarta
Ali menjelaskan, Rusun Pesakih diminta menyiapkan tujuh unit hunian bagi warga terdampak relokasi. Seiring permintaan tersebut, perbaikan langsung dilakukan pada unit-unit yang disiapkan.
Perbaikan difokuskan pada fasilitas vital di dalam unit agar penghuni dapat tinggal dengan aman dan nyaman.
"Perbaikan yang telah dilakukan berupa perbaikan sarana perpipaan air, kelistrikan, pintu kamar mandi serta penggantian kunci baru, serta pengecatan dalam unit," ucapnya.
Ali memastikan, saat ini tujuh unit hunian tersebut telah siap dan dinilai layak untuk ditempati warga relokasi.
Namun demikian, ia tidak menampik bahwa usia bangunan Rusun Pesakih yang sudah cukup tua turut memengaruhi kondisi fasilitas umum di luar unit hunian.
Baca juga: Sejarah dan Penyebab Tiang Monorel Jakarta Mangkrak Selama 20 Tahun
"Namun demikian karena bangunan tersebut sudah cukup lama usianya, sehingga kondisi lingkungan seperti koridor dan tangga dalam kondisi yang perlu mendapatkan perhatian," jelas Ali.
Ia menambahkan, area-area publik seperti koridor, tangga, dan sudut-sudut bangunan masih membutuhkan pembenahan lebih lanjut.
"Kondisi koridor dan tangga serta sudut-sudut di luar unit hunian masih perlu perhatian karena usia bangunan yang cukup lama sehingga masih perlu pembenahan atau beautifikasi," tambahnya.
Terkait kondisi tersebut, Ali menyebut perbaikan fasilitas umum berskala besar bukan berada dalam kewenangan UPRS, melainkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
"Skala perawatan besar berada di SKPD induk yakni Dinas Perumahan, sehingga kami sedang melakukan koordinasi dengan dinas induk," tuturnya.
Baca juga: Tiang Monorel Dibongkar Setelah 22 Tahun, Sutiyoso: Kalau Saya Lewat Enggak Sakit Mata Lagi
