Pemerintah tengah mematangkan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Energi Nuklir (PLTN) komersial pertama. Pemerintah mendalami ekosistem pembangkit nuklir di berbagai negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, sekaligus mempelajari berbagai peluang kerja sama.
“Pada November, Kementerian Luar Negeri dan Kedubes Kanada memfasilitasi misi benchmarking ekosistem energi nuklir ke Kanada,” kata Koordinator Fungsi Ketahanan Energi, Energi Baru Terbarukan, Perdagangan Karbon, dan Nilai Ekonomi Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Danny Rahdiansyah di Jakarta, Selasa (13/1).
Beberapa hal utama yang dipelajari yaitu kebijakan, teknologi, sumber daya manusia, pembiayaan, dan studi kelayakannya. “Sedangkan kami, nanti akan melihat aspek geopolitiknya, karena nuklir itu tidak bisa berdiri sendiri,” ujar Danny.
Proyek PLTN di Indonesia dirilik perusahaan dari berbagai negara. Pertengahan tahun lalu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi Sumber Daya Mineral Aryo Djojohadikusumo sempat mengungkapkan bahwa perusahaan asing asal Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, berminat menggarap PLTN di Indonesia, bahkan ada yang sudah mengirimkan proposal rencana pengembangan ke pemerintah.
Perusahaan-perusahaan asing tersebut menggandeng perusahaan asal Indonesia yang juga anggota Kadin. Proses negosiasi dengan pemerintah tengah berjalan. Ini menambah panjang daftar calon mitra asing Indonesia dalam proyek PLTN.
Pemerintah menargetkan PLTN pertama yang terhubung dengan jaringan listrik PLN alias on grid akan beroperasi pada 2032.
Proyek PLTN PerdanaMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sempat mengatakan bahwa pembangkit nuklir akan dibangun di Sumatra dan Kalimantan, dengan target kapasitas 500 megawatt. Terdapat beberapa rencana proyek yang menunjukkan perkembangan positif bahkan siap jalan.
Thorcon International berpeluang menjadi salah satu perusahaan pertama yang membangun dan mengoperasikan PLTN di Indonesia. Pada 2021, perusahaan yang berbasis di Singapura tersebut resmi mendirikan Thorcon Indonesia dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan riset pengembangan dan inovasi bidang ketenaganukliran, terutama teknologi thorium molten salt reactors (TMSR).
PLTN dengan teknologi TMSR disebut sebagai salah satu jenis PLTN yang paling ekonomis diterapkan di Indonesia. Selain ekonomis, teknologi ini memiliki tingkat keselamatan tinggi, menghasilkan sedikit limbah nuklir, dan memiliki ketahanan proliferasi. Pada Juli 2025, PLN Nusantara Power dan Thorcon menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk melakukan studi kelayakan pengembangan PLTN jenis ini di Kepulauan Bangka Belitung.
Di luar itu, ada juga proyek pembangkit nuklir berteknologi Small Modular Reactor (SMR) yang juga dianggap punya keunggulan dari segi biaya, keamanan, hingga kecepatan konstruksi. Oktober lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, studi kelayakan untuk pengembangan SMR berkapasitas sekitar 70 megawatt bersama mitra dari Amerika Serikat dan Jepang sudah rampung. Tahap sejanjutnya adalah perizinan konstruksi.
Badan Nuklir dan Gugus Tugas Persiapan PLTN PerdanaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyiapkan tiga gugus tugas (task force) untuk menentukan lokasi, standar keamanan, hingga mekanisme operasional PLTN. Ketiga gugus tugas tersebut bakal dibuat setelah pemerintah meresmikan pembentukan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).
NEPIO dibentuk untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sekretaris Jenderal Dewan Eenergi Nasional Dadan Kusdiana menjelaskan, struktur organisasi NEPIO telah dibahas dan diharmonisasi lintas kementerian, dan telah dirumuskan dalam bentuk peraturan presiden. “Perpresnya sudah di meja Pak Presiden dan tinggal menunggu proses pengesahan,” kata dia.
NEPIO bersifat ad-hoc atau sementara dan akan menghimpun fungsi dari berbagai institusi yang sudah ada. Sebelumnya, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) telah dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ke depan, BRIN akan menjadi bagian dari NEPIO. “BRIN akan menjadi bagian dari organisasi ini, meskipun detailnya masih menunggu penetapan,” ujarnya.
