Kredit Macet UMKM Tinggi, Kadin Soroti Penyaluran KUR dan Siapkan Strategi Closed Loop

Kadin menyoroti tingginya kredit macet UMKM yang dipicu oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan modal dan permintaan pasar (supply and demand).

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional di awal tahun 2026.

Meski kerap dijuluki sebagai tulang punggung ekonomi, UMKM dinilai masih terjebak dalam masalah struktural, terutama tingginya angka kredit macet.

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, menjelaskan bahwa tingginya kredit macet tersebut dipicu oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan modal dan permintaan pasar (supply and demand).

"Pelaku ekonomi yang kita lupakan adalah UMKM. Selalu dikatakan tulang punggung, tetapi kalau kita melihat kondisi UMKM kita sangat memilukan sebenarnya," ungkap Aviliani dalam acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Aviliani menyoroti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini digenjot secara besar-besaran dari sisi pasokan (supply side), namun tidak dibarengi dengan kepastian akses pasar atau permintaan bagi produk UMKM tersebut. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang mendapatkan modal namun kesulitan mengembalikannya.

"Kenapa? Memang dari sisi supply side ada KUR. KUR itu gede-gedean. Tapi dia enggak punya demand. Makanya kredit macetnya naik kalau kita lihat," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa mayoritas pelaku UMKM saat ini masih menjalankan bisnis hanya untuk sekadar bertahan hidup (survival mode), sehingga sulit untuk naik kelas tanpa adanya intervensi yang tepat.

Sebagai solusi, Kadin Indonesia mendorong penerapan skema closed loop, yakni mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok (supply chain) perusahaan swasta besar. Dengan menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang sudah mapan, UMKM diharapkan mendapatkan kepastian pasar dan pendapatan yang stabil.

"Jadi menggandeng UKM menjadi bagian supply chain. Sehingga mereka itu bisa naik kelas, pendapatan mereka juga naik," tutur Aviliani.

Untuk tahap awal, Kadin akan memfokuskan strategi ini pada dua sektor utama, yaitu pangan dan manufaktur. Sektor pangan dipilih karena sejalan dengan prioritas pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

"Kita akan mulai coba dengan pangan. Karena pangan ini yang paling mudah di mana pemerintah ingin kemandirian pangan. Jadi paling mudah nanti dengan petani, peternak yang sekarang juga ingin dikembangkan oleh pemerintah," pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat mengubah paradigma pembinaan UMKM, dari sekadar pemberian modal menjadi penciptaan ekosistem bisnis berkelanjutan yang memungkinkan UMKM tumbuh secara mandiri dan kompetitif.

(Febrina Ratna Iskana)