Pemprov Papua Siapkan 14 Ribu Rumah Rakyat Mulai 2026, Fokus Awal di Kawasan Pesisir

Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyiapkan program pembangunan 14 ribu unit rumah rakyat yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2026, dengan tahap awal difokuskan di kawasan pesisir sebagai wilayah percontohan.

Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menata kawasan permukiman yang layak dan terencana.

“Untuk tahap awal, kami fokuskan di wilayah yang lebih mudah dijangkau terlebih dahulu sebagai percontohan di kawasan pesisir perkotaan,” ungkapnya.

Pembangunan di wilayah perkotaan akan dimulai dari pulau kosong dan sekitarnya, dengan koordinasi bersama Pemerintah Kota Jayapura.

"Kami telah mengusulkan pembangunan 14 ribu unit rumah untuk satu tahun anggaran, yang nantinya dibagi secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota di Papua", jelas Fakhiri.

Tahap pertama pembangunan akan dijadikan model agar masyarakat dapat melihat langsung bentuk dan pola pengembangan rumah yang diusung pemerintah.

“Setelah model pembangunannya berjalan baik, baru kami dorong ke wilayah lain secara bertahap, tentunya dengan mengutamakan kearifan lokal di daerah tersebut,” lanjutnya.

Pemprov Papua juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memetakan kebutuhan riil perumahan di tiap wilayah.

Fakhiri menyebut bahwa dukungan dari kementerian terkait sangat dibutuhkan agar program ini bisa berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

“Selain itu, kami juga menunggu dukungan dan sinkronisasi program dari kementerian terkait agar pembangunan rumah rakyat tersebut dapat berjalan berkelanjutan,” ucapnya.

Program pembangunan rumah rakyat ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong penataan permukiman yang tertib, sehat, dan layak huni.

“Target kami jelas, 14 ribu rumah ini untuk seluruh Papua. Programnya jalan terus dan kami dorong bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan kota,” tegas Gubernur Fakhiri.