Sejak 28 Desember 2025, Iran kembali menjadi pusat perhatian geopolitik global. Demonstrasi besar yang pecah di Teheran, Mashhad, Isfahan, hingga Shiraz, memperlihatkan akumulasi ketegangan ekonomi dan politik yang telah lama terpendam.
Inflasi tinggi, lonjakan harga pangan, dan anjloknya nilai rial menjadi pemicu awal, sebelum tuntutan berkembang menuju isu paling sensitif berupa legitimasi Republik Islam itu sendiri.
Dalam hitungan hari, demonstrasi ekonomi bertransformasi menjadi gerakan politik dengan slogan pengakhiran sistem Republik Islam. Narasi ini menandai pergeseran penting, dari protes kesejahteraan menuju kontestasi ideologis tentang pemimpin politik negara Iran. Di sinilah Iran tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan domestik, tetapi juga dengan memori sejarah dan trauma geopolitik kolektif.
Laporan korban jiwa yang simpang siur melibatkan ratusan demonstran dan aparat keamanan, memberikan dimensi baru yang berbahaya. Dalam pengalaman geopolitik modern, korban sipil sering menjadi instrumen legitimasi bagi intervensi eksternal. Iran menyadari betul pola ini karena skenario serupa telah berulang di Irak, Libya, Mesir, dan Suriah.
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, secara tegas menyatakan bahwa kisruh ini tidak berdiri sendiri. Dalam pandangannya, Amerika Serikat dan Israel memainkan peran signifikan dalam memperbesar eskalasi, baik melalui operasi intelijen, perang informasi, maupun dukungan terhadap aktor-aktor domestik yang mendorong perubahan rezim.
Untuk memahami sensitivitas Iran terhadap intervensi asing, kita harus kembali ke Revolusi 1979. Kejatuhan Shah Mohammad Reza Pahlavi menandai berakhirnya monarki absolut pro-Barat yang dianggap korup, represif, dan abai terhadap penderitaan rakyat. Sejak saat itu, Iran secara struktural memposisikan diri sebagai kekuatan anti-hegemonik terhadap Amerika Serikat dan sekutunya.
Konsekuensinya adalah sanksi dan embargo berkepanjangan yang menargetkan hampir seluruh sektor vital Iran. Namun, alih-alih runtuh, negara ini justru mengembangkan model ketahanan unik berbasis kemandirian energi, substitusi impor, dan ekonomi resistensi. Ketahanan ini bukan tanpa biaya sosial, melainkan cukup untuk mencegah kolaps negara.
Peringatan keras Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf—pada 11 Januari 2026—mempertegas dimensi militer krisis ini. Ia menyatakan bahwa pangkalan dan personel militer AS serta Israel akan menjadi target sah jika Iran diserang. Pernyataan ini bukan retorika kosong, melainkan sinyal deterrence strategis yang telah lama menjadi doktrin keamanan Iran.
Uniknya, demonstrasi kali ini banyak digerakkan oleh generasi muda Iran, generasi yang tidak mengalami Revolusi 1979. Mereka tumbuh dalam realitas sanksi, keterbatasan ekonomi, dan isolasi global, tanpa memori langsung tentang represivitas monarki absolut atau dominasi asing sebelum revolusi.
Di sinilah terjadi jurang psikologi politik. Generasi revolusioner memaknai Republik Islam sebagai simbol kedaulatan dan martabat nasional, sementara sebagian generasi muda melihatnya sebagai sumber stagnasi ekonomi. Ketegangan antargenerasi ini menjadi celah paling rawan untuk dimanfaatkan aktor eksternal.
Namun, pengalaman Iran menunjukkan bahwa resiliensi politik tidak hanya ditentukan oleh kepuasan ekonomi jangka pendek. Ketersediaan kebutuhan dasar berupa pangan, energi, dan layanan publik minimal tetap terjaga. Negara mempertahankan kontrol atas sektor strategis, sehingga krisis tidak berkembang menjadi kelaparan massal atau kegagalan negara.
Secara geopolitik, Iran adalah entitas yang unik: komunitas Islam Syiah yang dikelilingi mayoritas Sunni dan bangsa Persia di tengah kawasan Arab. Posisi ini membentuk mentalitas strategis berbasis kewaspadaan permanen. Ancaman eksternal bukan anomali, melainkan kondisi historis yang terus-menerus.
Dalam konteks keamanan internal, peran Islamic Revolutionary Guard Corps menjadi krusial. IRGC bukan sekadar kekuatan militer, melainkan juga institusi ideologis yang dirancang untuk melindungi revolusi dari infiltrasi asing dan subversi domestik.
Baru-baru ini, IRGC mengumumkan pembongkaran jaringan agen Mossad yang beroperasi di Iran. Operasi itu diklaim terkait langsung dengan eskalasi demonstrasi menjadi kekerasan terorganisir, memperkuat narasi negara tentang perang hibrida yang sedang berlangsung.
Dimensi perang siber juga mencuat ketika kelompok hacker Hanzala mengeklaim telah membocorkan 600 nama agen Mossad, termasuk koordinasi yang melibatkan perwira senior Mossad bernama Mehrdad Rahimi. Terlepas dari verifikasi detailnya, peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik Iran–Israel telah memasuki fase multidomain, dari darat, udara, siber, dan psikologis.
Dalam pernyataannya, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa Iran tidak akan mentoleransi individu atau kelompok yang memajukan kepentingan asing. Pesan ini ditujukan bukan hanya kepada aktor eksternal, melainkan juga kepada elite domestik yang mungkin tergoda menjadikan krisis sebagai jalan pintas politik.
Bagi Amerika Serikat dan Israel, Iran tetap menjadi simpul utama perlawanan terhadap tatanan Timur Tengah pro-Barat. Namun, pengalaman empat dekade terakhir menunjukkan bahwa tekanan eksternal justru sering memperkuat kohesi internal Iran ketika ancaman dianggap eksistensial.
Ketahanan Iran bukan berarti kebal terhadap perubahan. Reformasi ekonomi, pembaruan tata kelola, dan dialog antargenerasi tetap menjadi kebutuhan mendesak. Namun, perubahan yang dipaksakan dari luar hampir selalu menghasilkan efek sebaliknya, yaitu munculnya konsolidasi kekuasaan dan pengetatan keamanan.
Dalam geopolitik global, Iran adalah studi kasus penting tentang bagaimana sebuah negara dapat bertahan di bawah sanksi, embargo, dan operasi perubahan rezim. Kombinasi identitas historis, kemandirian energi, dan kapasitas keamanan membuat Iran tetap berdiri.
Krisis hari ini bukan akhir dari Republik Islam, melainkan bab lain dari pergulatan panjang Iran mempertahankan kedaulatan di tengah tekanan dunia.
