Komisi I DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan WNI di Iran

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mendorong pemerintah Indonesia memperkuat langkah-langkah perlindungan WNI di Iran.

Hal itu disampaikan Nurul seusai pemerintah melakukan asesmen situasi bersama KBRI Teheran dan menyusun rencana kontingensi jika kondisi keamanan memburuk.

BACA JUGA: Hadapi Ancaman AS, Iran Tidak Akan Tinggal Diam

"Kami mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemlu RI dan Kedutaan Besar RI di Teheran dalam memantau kondisi WNI yang berada di sana, sekaligus menyiapkan berbagai skenario pengamanan," kata Nurul Arifin dalam keterangannya, Jumat (16/1).

Pemerintah sendiri belum menetapkan evakuasi, karena mayoritas WNI terutama pelajar dan mahasiswa di kota seperti Qom dan Isfahan relatif aman.

BACA JUGA: Demo Besar-besaran di Iran, Menlu Sugiono Kesulitan Berkomunikasi dengan WNI

Meski begitu, Nurul meminta pemerintah tidak sekadar memantau, tetapi juga memperkuat langkah konkret yang melindungi keselamatan WNI di Iran.

Nurul menilai pemerintah perlu memperluas komunikasi intensif dengan WNI, terlebih terkait pergerakan massa dan potensi risiko di kota-kota tempat para WNI berada.

BACA JUGA: DPD RI Akan Serap Aspirasi Daerah soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD

"Kami mendorong Kemlu RI untuk memperluas jaringan komunikasi, meningkatkan kesiagaan lewat jalur darurat, serta menyiapkan kemungkinan evakuasi cepat apabila informasi di lapangan menunjukkan risiko yang signifikan," lanjutnya.

Nurul mengatakan penting bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi yang cepat dan jelas kepada WNI di Iran, serta mengimbau untuk menjauhi pusat demonstrasi.

Di sisi lain, Politikus Partai Golkar itu menyatakan dukungan penuh terhadap sikap proaktif Kemlu RI yang telah menetapkan rencana kontingensi, serta mengimbau WNI menunda perjalanan ke Iran hingga situasi kondusif.

"Kami mendukung penuh langkah Kemlu yang tidak gegabah dan tetap mengedepankan keselamatan WNI. Ini menunjukan bahwa pemerintah bertindak dengan pendekatan yang terukur namun tetap tegas dalam memastikan keselamatan warga negara kita di luar negeri," tuturnya.

Nurul menambahkan Komisi I DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan perlindungan WNI di luar negeri sebagai bagian dari fungsi check and balance antarlembaga.

Di sisi lain, Nurul menegaskan Indonesia tetap menjunjung prinsip nonintervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, sembari memastikan perlindungan maksimal bagi WNI.

"Kita menghormati kedaulatan Iran, tetapi dalam keadaan apapun keselamatan WNI menjadi prioritas mutlak. Pemerintah harus siap dengan segala alternatif kebijakan untuk memastikan hal itu," pungkas Nurul.

Saat ini Iran tengah mengalami gelombang protes besar sejak akhir Desember 2025, yang dipicu oleh tekanan ekonomi dan melemahnya mata uang rial. 

Aksi demonstrasi pun berkembang dengan cepat ke berbagai daerah dan mendapat respons keras dari otoritas lokal yang mengakibatkan ribuan orang dikabarkan meninggal dunia.(mcr8/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KUAI KBRI Teheran Pimpin Evakuasi WNI ke Azerbaijan