Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (15 Januari 2026) secara resmi mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza, sebagai bagian dari inisiatif penyelesaian konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Dewan Perdamaian Jadi Instrumen Kunci Rencana Damai“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk,” ungkap Trump dalam pernyataan publiknya.
Ia menambahkan, “Anggota Dewan akan segera diumumkan, namun saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah dewan terbesar dan paling bergengsi yang pernah dibentuk, kapan pun dan di mana pun.”
Pembentukan Dewan ini disebut sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diusung Trump untuk mengakhiri konflik bersenjata di Gaza.
Sehari sebelumnya, Rabu (14 Januari 2026), utusan khusus AS Steve Witkoff mengumumkan dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata sebagai bagian dari implementasi rencana tersebut.
Dalam unggahan terpisah, Trump menegaskan bahwa fase berikutnya dari upaya perdamaian yang ia rancang telah resmi dimulai.
Dukung Pemerintahan Transisi dan Demiliterisasi GazaSebagai Ketua Dewan Perdamaian, Trump menyatakan dukungannya terhadap Pemerintahan Teknoratik Palestina yang baru ditunjuk, yakni Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
“Sebagai Ketua Dewan Perdamaian, saya mendukung Pemerintahan Teknoratik Palestina yang baru ditunjuk, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang didukung oleh Perwakilan Tinggi Dewan, untuk memerintah Gaza selama masa transisi,” jelasnya.
Trump menegaskan bahwa para pemimpin Palestina dalam struktur baru ini memiliki komitmen kuat terhadap masa depan yang damai.
Ia juga menyatakan bahwa kesepakatan demiliterisasi komprehensif dengan Hamas akan diamankan dengan dukungan dari negara-negara regional, termasuk Mesir, Turki, dan Qatar.
