Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sejak awal banjir dan tanah longsor menghantam tiga provinsi di Pulau Sumatra, penanganannya sudah layaknya bencana nasional. Pengerahan bantuan dan personel sudah berlangsung sejak 25 November 2025. Ia mengatakan, pengerahan personel bukan saja yang datang dari ketiga provinsi terdampak, tetapi ribuan personel TNI dan kepolisian yang diperbantukan ke sana.
"Semua bergerak atas perintah Pak Presiden Prabowo. Beliau memimpin langsung rapat internal di Jakarta. Saat masih berada di situasi tanggap darurat, pemerintah pusat sudah bekerja secara maksimal untuk melakukan mobilisasi nasional, jadi diperlakukan dengan menghadapi bencana nasional," ujar Tito ketika memimpin rapat koordinasi pemulihan pasca-banjir Sumatra di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1/2026) sore.
Ia menambahkan, dirinya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi bencana pada 29 November 2025 ke Sumatra Barat. Sementara, Presiden Prabowo Subianto sudah empat kali berkunjung ke Aceh, tiga kali ke Sumatra Utara dan tiga kali ke Sumatra Barat. Di sana, Prabowo beberapa kali memimpin rapat penanganan bencana.
Padahal, yang diharapkan oleh masyarakat di awal terjadinya bencana yakni Prabowo mengumumkan banjir di Pulau Sumatra berstatus bencana nasional. Dengan begitu, maka ada dokumen tertulis berupa keppres yang diteken oleh Prabowo soal banjir di Sumatra.
Sejak awal juga sudah ditetapkan individu yang bertanggung jawab mengatasi dan memulihkan pasca-bencana. Namun, Prabowo baru menunjuk Tito sebagai Ketua Satgas Pemulihan pada 6 Januari 2026.
