Peran Kampus Dinilai Penting dalam Investasi Hilirisasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam proyek hilirisasi nasional menjadi kunci untuk meningkatkan daya tarik investasi strategis ke Indonesia.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, di Jakarta, Jumat (16/1/2026), menyusul arahan Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan perguruan tinggi agar mendukung agenda investasi dan hilirisasi.

Ma’ruf menyatakan, sinergi antara dunia pendidikan, pelaku industri, dan pemerintah diperlukan untuk memperkuat kepercayaan investor sekaligus memastikan proyek hilirisasi menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan.

Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting agar investasi tidak hanya masuk, tetapi juga memberi dampak jangka panjang bagi perekonomian nasional.

Arahan Presiden kepada rektor dan pimpinan perguruan tinggi, kata Ma’ruf, menegaskan bahwa pembangunan industri ke depan tidak dapat dilepaskan dari kesiapan sumber daya manusia dan dukungan riset.

Ia menilai, penekanan Presiden terhadap keterlibatan perguruan tinggi dalam 18 proyek strategis hilirisasi yang dikelola Danantara menunjukkan arah kebijakan yang semakin terintegrasi.

Baca Juga: Rosan Ungkap 6 Proyek Hilirisasi Senilai Rp101 triliun Diresmikan Februari 2026

“HKI melihat arahan Presiden sebagai sinyal kuat bahwa pembangunan industri ke depan harus bertumpu pada kesiapan SDM (sumber daya manusia), riset terapan, dan inovasi. Ini sangat relevan untuk memastikan investasi strategis benar-benar memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

HKI menilai kepastian bagi investor akan meningkat jika perguruan tinggi terlibat sejak awal melalui penyelarasan kurikulum, penguatan riset terapan, serta penciptaan talenta yang sesuai kebutuhan industri.

Dalam ekosistem tersebut, Danantara diposisikan sebagai penggerak pembiayaan dan percepatan pelaksanaan proyek hilirisasi, sementara kawasan industri berperan sebagai simpul eksekusi di lapangan.

Ma’ruf menjelaskan, kawasan industri menyediakan lahan siap bangun, utilitas, dan ekosistem usaha terintegrasi yang dibutuhkan investor untuk merealisasikan proyek.

Sementara itu, perguruan tinggi menopang keberlanjutan investasi melalui riset, inovasi, dan pasokan tenaga kerja terampil. Menurut HKI, relasi antara Danantara, kawasan industri, dan perguruan tinggi bersifat saling melengkapi dalam memperkuat agenda hilirisasi nasional.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek strategis hilirisasi berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian. “Ketika investasi tumbuh, ekonomi tumbuh. Lapangan kerja tercipta. Pada saat yang sama, ekosistem industri nasional akan semakin kuat dan berdaya saing,” kata Ma’ruf.

Baca Juga: Hilirisasi Mineral Jadi Cermin Arah Indonesia di Mata Dunia

Dalam rangka mempercepat realisasi investasi, HKI menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Koordinasi tersebut mencakup kesiapan kawasan industri, fasilitasi perizinan, hingga pengawalan isu debottlenecking yang kerap dihadapi investor.

Di sisi penguatan SDM dan riset, HKI berkomitmen menjembatani kebutuhan industri dengan dunia pendidikan tinggi. Komitmen tersebut sebelumnya dituangkan dalam nota kesepahaman pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 yang menitikberatkan pada penyelarasan kurikulum dan riset terapan untuk mendukung hilirisasi.

“HKI siap terlibat aktif dalam menindaklanjuti arahan Presiden. Kawasan industri dapat menjadi laboratorium nyata bagi riset terapan, pengembangan talenta, serta penyerapan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan kondisi energi, hilirisasi, dan situasi ekonomi nasional kepada para rektor dan guru besar perguruan tinggi negeri dan swasta dalam dialog di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi pemerintah dengan kalangan akademisi mengenai tantangan dan arah pembangunan nasional.