Hadapi Cuaca Ekstrem, Jakarta Percepat Keruk Kali dan Modifikasi Cuaca 

JAKARTA, KOMPAS - Setelah banjir beberapa hari terakhir, Pemerintah Provinsi Jakarta mempercepat pengerukan kali, waduk, dan saluran penghubung di sejumlah wilayah. Langkah ini untuk mencegah banjir susulan di tengah cuaca ekstrem.

Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara mencatat, sepanjang 2025 telah mengeruk sedimen di 13 kali, lima waduk, dan 10 saluran penghubung (PHB). Kepala Sudin SDA Jakarta Utara, Heria Suwandi, mengatakan, pengerukan dengan alat berat akan dilanjutkan sepanjang tahun 2026.

”Tujuan pengerukan adalah memperbesar kapasitas tampung waduk dan kali yang tertutup sedimen lumpur,” ujar Heria di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Heria menyebut, lima waduk yang dikeruk ialah Waduk Pluit, Waduk Sunter Utara atau Danau Cincin, Waduk Muara Angke, Embung Kodamar, dan Embung Babek TNI. Saat ini pengerukan masih berlangsung di Waduk Pluit, Waduk Sunter Utara, dan Embung Babek.

Sementara di kali, pengerukan masih dilakukan di Kali Cakung Lama, Kali Adem, Kali Semper Barat, Kali Pluit Karang Barat, Kali Betik, Kali Bokor, dan Kali Ancol. Sementara pengurasan saluran PHB masih berlangsung di Kelapa Lilin Timur, Warung Jengkol, Cacing Raya, dan Karang Bolong.

Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan, pendangkalan tinggi di Kali Angke terjadi akibat sedimentasi lumpur sehingga pengerukan harus dipercepat. ”Kali Angke salah satu yang terdampak rob, sedimen lumpurnya sudah tinggi,” kata Heria.

Heria menekankan, pengerukan ini menjadi prioritas karena banyak kali di Jakarta Utara yang kapasitas tampungnya berkurang akibat sedimen. Pengerukan akan dilakukan terus-menerus dan berkala.

Tak hanya pengerukan, pihaknya akan meningkatkan kapasitas pompa dan saluran air serta memperbaiki drainase guna mengoptimalkan pengendalian banjir di Jakarta Utara.

Guna mengantisipasi banjir, Pemerintah Kota Jakarta Barat juga terus mengeruk kali, salah satunya adalah Kali Sepak di wilayah Kembangan, Jakarta Barat.

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menjelaskan bahwa pengerukan ini menjadi kunci untuk mengurangi dampak banjir di wilayah hilir. Pengerukan ini melibatkan tiga alat berat dan 20 personel lapangan.

Lumpur hasil pengerukan akan diangkut ke kawasan Ancol, Jakarta Utara. Proses pengerukan sepanjang 1,4 kilometer ini telah dimulai sejak awal Januari 2026 dan ditargetkan selesai dalam tiga bulan. Setiap hari, sepuluh truk akan mengangkut sekitar 140 meter kubik lumpur ke Ancol.

”Satu truk mampu menampung tujuh meter kubik, dengan sepuluh truk beroperasi dua kali sehari, sehingga total lumpur yang diangkut per hari sekitar 140 meter kubik,” ujar Iin.

Selain Kali Sepak, Pemerintah Kota Jakarta Barat juga tengah mengeruk 11 kali lain untuk memperlancar aliran air dan mencegah banjir. Beberapa di antaranya adalah Kali Semongol, Kali Pesanggrahan, Kali Sekretaris, Kali Cibubur, PHB Copylas, Kali Maja, Kali Mookervart, PHB Taman Palem, dan PHB Wali Kota.

Sementara itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan fokus pada normalisasi Kali Krukut segmen Jalan Prapanca hingga Tendean pada 2026 sebagai bagian dari upaya penanganan banjir.

Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar mengatakan, upaya ini untuk mengatasi banjir langganan di Kemang, Petogogan, dan sekitarnya dengan memperlancar aliran Kali Krukut.

”Pak Gubernur (Jakarta Pramono Anung) juga mengarahkan normalisasi Kali Krukut dari belakang Kintamani sampai Tendean,” kata Anwar di Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).

Sebagai bagian dari proyek ini, Pemkot Jaksel akan menyosialisasikan relokasi warga yang tinggal di sepanjang Kali Krukut ke rusun pada 20 Januari 2026.

Normalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer akan dilakukan pada tahun 2026 untuk mengurangi risiko banjir di kawasan padat penduduk tersebut.

Selain itu, Sudin SDA Jakarta Selatan tengah mengeruk sedimen lumpur di Kali Cideng, segmen Jalan Kuningan Persada, Guntur, Jakarta Selatan. Pengerukan dilakukan di ruas sepanjang 515 meter menggunakan kombinasi tiga unit ekskavator amfibi dan ekskavator lengan panjang dengan kapasitas angkut 200–300 meter kubik lumpur per hari.

Pengerukan dilakukan bertahap, mencakup pengangkatan sedimen lumpur dan material sampah yang mengendap di dasar sungai, sehingga aliran air kembali lancar.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Bun Joi Phiau, menyambut baik langkah Pemprov Jakarta dalam pengerukan kali pasca-banjir, meski tindakan itu dinilai terlambat.

”Baru setelah kita mengalami banjir yang besar kemarin, Pemprov Jakarta melakukan pengerukan kali secara masif di sungai-sungai yang di sekitar Jakarta,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/1/2026).

Beberapa kali yang menjadi fokus pengerukan antara lain Sungai Setiabudi, Kali Sepak, dan Kali Mookervart. Selain itu, pengerukan sedimen dilakukan di saluran-saluran air di wilayah lain Jakarta.

Bun menekankan bahwa pengerukan tersebut seharusnya dimasifkan lebih awal. Jika hal ini dilakukan, Jakarta akan lebih siap dalam menghadapi hujan deras atau cuaca ekstrem yang berpotensi mengakibatkan banjir.

”Semua ini harusnya dilaksanakan dari jauh-jauh hari. Kita tidak menafikan bahwa sudah ada pengerukan kali yang dilakukan sebelumnya, tetapi itu semua tidak cukup. Hal ini dibuktikan kemarin, ketika hujan deras mengakibatkan banjir besar terjadi di mana-mana,” katanya.

Menurut Bun, perubahan iklim menjadi tantangan baru dengan intensitas hujan yang semakin tinggi dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta perlu menyesuaikan jadwal pengerukan agar dilakukan sebelum puncak musim hujan.

”Sekarang ini musim hujan datangnya lebih cepat dan kemungkinan akan berakhir lebih lama. Jadi, saya pikir harus ada penyesuaian dalam usaha Pemprov Jakarta mengeruk kali. Pengerukan itu perlu dilaksanakan pada waktu-waktu yang curah hujannya lagi sedikit,” ujarnya.

Selain pengerukan kali, Pemprov Jakarta menyiapkan anggaran Rp 31 miliar untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sepanjang 2026.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta Isnawa Adji mengatakan, modifikasi cuaca tidak hanya untuk mengantisipasi hujan ekstrem yang berpotensi menimbulkan banjir, pohon tumbang, dan longsor, tetapi juga dapat diterapkan saat kemarau untuk menekan polusi udara melalui hujan buatan.

”OMC merupakan bagian dari mitigasi potensi bencana hidrometeorologi dan dampak ikutan selanjutnya seperti kemacetan,” katanya, Jumat (16/1/2026).

Ia menilai, jika potensi cuaca ekstrem tidak diantisipasi, dampaknya akan langsung dirasakan warga, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, BPBD Jakarta menyiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan OMC.

Meski tidak hanya dilakukan saat musim hujan, pelaksanaan OMC tidak dilakukan sembarangan. Operasi ini hanya dilaksanakan berdasarkan analisis dan imbauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), surat antisipasi bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta arahan langsung dari Gubernur Jakarta.

”Wilayah prioritas OMC mencakup seluruh Jakarta hingga Kepulauan Seribu, menyesuaikan analisis BMKG. Jika di selatan Jakarta, OMC dilakukan di atas Depok dan Bogor. Jika di utara, bisa dilakukan di atas Tangerang,” kata Isnawa.

Pemprov Jakarta menggelar OMC sejak Selasa (13/1/2026). Program yang semula dijadwalkan berlangsung lima hari kini diperpanjang hingga 22 Januari 2026.

Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jakarta Tahun 2026 sebesar Rp 81,32 triliun, sebanyak Rp 3,64 triliun di antaranya dialokasikan khusus untuk pengendalian banjir.