FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, ikut merespons narasi yang disampaikan Islah Bahrawi terkait dugaan peran mantan Presiden Jokowi dalam polemik korupsi kuota haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Herwin mengatakan, rangkaian pernyataan yang muncul dalam dua podcast berbeda justru membentuk satu pola yang saling terhubung.
Menurutnya, isu tersebut tidak berdiri sendiri dan tampak bergerak dalam satu alur yang sistematis.
“Dari dua podcast Akbar Faizal dan cak Islah Bahrawi, pelan-pelan terbentuk satu kerangka skenario,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (16/1/2026).
Ia menegaskan, keterkaitan antarisu tersebut sulit disebut sebagai kebetulan semata. Herwin melihat adanya benang merah yang mengarah pada satu figur sentral.
“Bukan kebetulan. Ada benang merah yang mengarah ke satu nama, Jokowi,” ucapnya.
Herwin kemudian menyinggung dugaan munculnya unsur mens rea dalam dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang bergerak seirama dengan isu kuota haji.
Ia menuturkan, dua isu strategis di tubuh PBNU terkesan berjalan rapi dan terlalu politis untuk sekadar dianggap sebagai konflik internal organisasi.
“Dugaan mens rea muncul ketika dua isu strategis di PBNU bergerak seirama, rapi, dan terasa terlalu politis untuk disebut sekadar dinamika internal,” ungkapnya.
Ia juga menaruh perhatiannya pada posisi Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang disebutnya mendapat tekanan serius.
Kata Herwin, tekanan tersebut bukan semata terkait isu tambang, melainkan karena sikap Gus Yahya yang berani mempertanyakan ulang keterlibatan kontraktor tertentu.
“Gus Yahya diultimatum mundur dari Ketum PBNU bukan karena tambang, tapi justru karena berani berpikir ulang soal kontraktor tambang milik PBNU titipan Jokowi,” imbuhnya.
Di sisi lain, Herwin juga menyoroti absennya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam proses Panitia Khusus (Pansus) Kuota Haji di DPR kala itu.
“Sementara Gus Yaqut justru diamankan agar tak hadir di Pansus Kuota Haji,” terang dia.
“Ada apa? Kenapa PBNU wajib menggunakan jasa kontraktor yang kabarnya ada Boy Thohir di belakangnya? Kenapa Gus Yaqut dilarang menghadiri pansus DPR?,” timpalnya.
Ia menekankan, dua peristiwa tersebut menunjukkan pola yang sama dan tidak bisa dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri.
“Dua langkah, satu pola. Jika PBNU adalah panggung, maka ini bukan improvisasi,” tegas Herwin.
Herwin bahkan menduga, rangkaian peristiwa tersebut merupakan bagian dari skenario politik yang lebih besar.
“Ini naskah skenario. Skenario apa? 2029?,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
