FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio kembali angkat suara terkait wacana pemerintah untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung ke pemilihan lewat DPRD.
Hendri Satrio menilai, keinginan sejumlah elite politik itu sebagai upaya untuk mengambil salah satu kenikmatan rakyat dalam memilih kepala daerah. “Kira-kira apa yang akan terjadi dengan rakyat bila kenikmatan ini diambil. saya harus menyampaikan bahwa ini kenikmatan yang dilakukan atau yang diperoleh oleh rakyat,” tandas Hendri Satrio.
Dia menegaskan, demokrasi seutuhnya merupakan pesta rakyat. Hanya saja, elite politik saat ini banyak beralasan bahwa biaya sangat besar sekiranya pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati atau wali kota dilakukan secara langsung.
Untuk pilkada secara langsung tersebut, negara harus mengeluarkan uang hingga triliunan. Para elite lantas berasumsi bagaimana jiabiaya pilkada yang besar itu dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya.
“Tapi pada saat kita memilih demokrasi, ya demikian rakyat dipersilakan untuk milih langsung siapa komandannya, siapa pemimpinnya,” tandas Hendri Satrio.
Dia mengakui bahwa elite politik memberikan berbagai macam dalih untuk mewujudkan pilkada tersebut dilakukan melalui DPRD. Misalnya saja pemerintah tetap akan mendengarkan aspirasi rakyat. DPRD tidak akan meninggalkan rakyat. Rakyat akan memberikan masukan kira-kira siapa saja calon-calon bupati, walikota, dan gubernur.
“Pesan saya, wahai para Bapak-bapak penuntuk kebijakan di sana, Ibu-ibu penuntuk kebijakan di sana, tolong hak rakyat jangan dihilangkan. Rakyat sudah diberikan kenikmatan untuk memilih sendiri,” tandasnya.
Meski menegaskan demokrasi adalah milik rakyat, Hendri Satria melihat kemungkinan wacana itu akan diloloskan oleh pemerintah dengan berbagai alasan di atas. “Jadi artinya menurut saya ide ini akan terlaksana bahwa bupati, walikota, gubernur akan dipilih oleh DPRD atau wakil rakyat di daerah,” sebutnya.
Hendri Satrio memastikan pemerintah saat ini sedang melakukan kajian-kajian terkait wacana penerapan pilkada melalui DPRD tersebut. “Kajian-kajiannya bukan kajian demokrasi menurut saya. Kajian kira-kira seberapa bergolak rakyat. Kalau rakyat tidak bergolak, kebijakan ini pasti diteruskan,” tandasnya. (fajar)
