Editorial MI: Jangan Remehkan Alarm Rupiah

PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. Pada perdagangan pasar spot Selasa (13/1), rupiah bahkan sempat menyentuh Rp16.878 per dolar AS, yang merupakan level terlemah sepanjang masa. Situasi ini, tidak bisa tidak, harus dibaca sebagai alarm merah bagi ketahanan ekonomi nasional. 

Betul bahwa tekanan terhadap rupiah tidak datang dari ruang hampa. Faktor eksternal, mulai dari kebijakan suku bunga The Fed yang tetap tinggi demi menjinakkan inflasi di 'Negeri Paman Sam' hingga ketegangan geopolitik global yang kian memanas, menjadi pukulan keras bagi mata uang banyak negara berkembang. Namun, bersembunyi di balik apologi faktor eksternal adalah sikap yang berbahaya.

Sejarah mengajarkan kita bahwa krisis sering kali bermula dari pengabaian terhadap gejala-gejala kecil yang terakumulasi. Angka Rp16.878 adalah manifestasi dari keraguan pasar terhadap fundamen ekonomi kita di tengah transisi dan ambisi pertumbuhan yang dipatok tinggi. Jika tidak segera dimitigasi, risiko terburuk seperti jebolnya level psikologis Rp17.000 per dolar AS, kiranya tinggal menunggu waktu.

Ketika rupiah terus terpuruk, dampaknya yang bersifat sistemis akan langsung menghantam lambung rakyat. Saat rupiah tak berdaya, harga bahan baku industri, pangan impor, hingga biaya energi akan meroket. Jika ini terjadi, daya beli masyarakat yang sedang bersiap merangkak pulih bakal kembali terkapar.

Kita mendesak otoritas moneter dan fiskal untuk berhenti bersikap reaktif. Bank Indonesia boleh saja melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas jangka pendek. Namun, intervensi yang berkepanjangan jelas akan menguras cadangan devisa. Persoalan jangka pendek mungkin tertangani, tapi di saat yang sama bisa menyulut masalah jangka panjang.

Karena itu, BI perlu lebih kreatif dalam mengoptimalkan instrumen moneter agar likuiditas valuta asing di dalam negeri benar-benar terjaga. Di sisi lain, pemerintah secara paralel juga mesti bergerak dengan menyinkronkan kebijakan fiskal. 

Ilustrasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Foto: Dok. MI.

Narasi optimisme tentang pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan disiplin anggaran yang ketat. Apalagi, di akhir tahun kemarin, defisit APBN 2025 sudah berada di angka yang mengkhawatirkan, yakni 2,92% atau senilai Rp695,1 triliun. Pasar tentu sedang mengamati setiap gerak-gerik belanja negara. Jika defisit anggaran terus melebar, kepercayaan investor boleh jadi akan luntur dan rupiah semakin ditinggalkan.

Sejumlah ahli ekonomi juga sudah mendesak agar pemerintah bertindak tegas dalam memastikan devisa hasil ekspor (DHE) tidak sekadar mampir di perbankan nasional. Harus ada keberanian politik untuk memastikan kekayaan alam yang dikeruk dari Bumi Pertiwi kembali dalam bentuk valas yang memperkuat otot rupiah, bukan justru diparkir di Singapura atau pusat keuangan luar negeri lain. Editorial ini ingin mengingatkan, badai yang sudah menyerbu saat ini jangan ditunggu berubah menjadi topan. Langkah mitigasi, upaya antisipasi yang tepat harus segera dilakukan. Berlama-lama dalam mengambil kebijakan hanya akan memupuk bibit-bibit badai tadi menjadi topan yang kian sulit dikendalikan.

Gejolak kurs saat ini adalah ujian nyali sekaligus ujian kompetensi bagi tim ekonomi pemerintah. Publik butuh kepastian, bukan sekadar kalimat-kalimat penenang bahwa 'ekonomi masih terkendali' atau 'pelemahan rupiah masih bisa diterima investor luar'. Publik tidak butuh kekuatan kata-kata. Yang mereka butuhkan ialah kekuatan rupiah yang pada ujungnya nanti mampu mengungkit pula kekuatan ekonomi rakyat. 

Kendali atas badai kurs itu harus ditunjukkan dengan kebijakan yang konkret, terukur, dan berani. Sebelum rupiah benar-benar kehilangan harganya di hadapan dolar, pemerintah dan BI harus segera bertindak sebagai benteng pertahanan terakhir. Jangan biarkan rakyat menanggung beban akibat keterlambatan antisipasi.