jpnn.com, JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari capaian pelunasan biaya haji yang belum optimal hingga isu integritas birokrasi. Hal ini dilakukan guna memastikan langkah perbaikan sistem berjalan sinkron.
"Saya hadir di sini untuk berbenah. Tidak perlu takut atau menutup-nutupi masalah yang ada," kata Menhaj saat kunjungan supervisi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 15 Januari 2026.
BACA JUGA: Tak Jujur soal Kesehatan, 6 Calon Petugas Haji Dipulangkan
Kunjungan ini bertujuan melakukan peninjauan mendalam serta evaluasi langsung terhadap berbagai persoalan penyelenggaraan haji di daerah.
Dalam arahannya, Menhaj menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya untuk "belanja masalah" dan mendengar langsung kendala riil di lapangan.
BACA JUGA: 16.873 Jemaah Sudah Bayar Bipih, Pelunasan Biaya Haji Khusus Tahap III Ditutup
Dia mengajak seluruh stafnya untuk memperbaiki sistem dan membenahi kekurangan masa lalu. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa.
Menhaj memberikan perhatian khusus pada beberapa isu-isu strategis di NTB, salah satunya terkait pelunasan Bipih yang masih di bawah 100%.
BACA JUGA: Begini Kronologi Pemulangan 6 Petugas Haji, Ada Faktor Berbohong
"Ini sebagai 'alarm keras' dan saya ingin identifikasi faktual apakah karena data jemaah bermasalah, komunikasi dan sosialisasi lemah, atau ada faktor eksternal," ujar Menhaj.
Selain itu, Menhaj juga menyinggung masalah gagal tender proyek Asrama Haji Mataram yang terjadi sebanyak dua kali. Ia menegaskan tidak boleh ada proyek yang dijadikan "ladang bancakan" atau keuntungan pihak tertentu. Sesuai dengan mandat dari Presiden Prabowo Subianto, Kemenhaj akan melakukan apa pun demi kebaikan jemaah, termasuk memberantas "mafia-mafia haji" di luar maupun dalam negeri.
"Asrama Haji itu bukan sekadar bangunan tempat tidur, ini wajah negara di mata jemaah haji. Saya tegaskan, tidak ada satu pun proyek Asrama Haji yang boleh dijadikan 'ladang bancakan.' Masalah ini mari kita buka seterang-terangnya," tegas Menhaj.
Dalam hal tata kelola SDM, Menhaj menjamin bahwa Kemehaj tidak memberikan ruang bagi adanya praktik jual-beli jabatan. Ia meminta kepada siapa pun yang menemukan indikasi tersebut untuk melapor langsung kepada dirinya atau Inspektorat Jenderal.
Menhaj juga mengambil contoh dari pengadaan layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi (AKT) yang saat ini masih berlangsung. Terkait hal tersebut, Menhaj mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada Irjen untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengaku sebagai "orang titipan" pejabat.
"Kementerian ini tidak dikendalikan oleh siapa pun di luar aturan. Loyalitas kita hanya kepada negara, regulasi, dan jemaah, bukan kepada aktor luar," imbuhnya.
Menutup arahannya, Menhaj mengingatkan bahwa Kemenhaj adalah institusi dengan semangat baru yang berfokus sepenuhnya pada pelayanan jemaah. Ia menekankan bahwa jemaah haji telah menunggu puluhan tahun dan berkorban harta benda, sehingga tidak ada tugas yang lebih mulia daripada memastikan cita-cita ibadah mereka terwujud dengan baik.
"Negara hadir bukan untuk menutup masalah, tetapi menyelesaikan masalah. Yang bermain-main akan kami tertibkan tanpa kompromi," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad
