Pemerintah berencana membentuk BUMN khusus sektor tekstil dengan dukungan pendanaan USD 6 miliar atau sekitar Rp 100 triliun melalui Danantara. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai rencana ini sebagai sinyal positif, namun menekankan pentingnya penguatan daya saing industri agar kebijakan berdampak jangka panjang.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan perhatian pemerintah terhadap industri tekstil dan garmen patut diapresiasi, mengingat sektor ini merupakan industri padat karya strategis yang tengah menghadapi tekanan global.
"Menanggapi rencana pemerintah mengalokasikan pendanaan USD 6 miliar atau sekitar Rp 100 triliun melalui Danantara untuk penguatan industri tekstil, kami memandang kebijakan ini sebagai sinyal positif atas keberpihakan pemerintah terhadap sektor padat karya strategis di tengah tekanan global yang semakin kompleks," ucap Shinta kepada kumparan, dikutip Sabtu (17/1).
Menurut Shinta, industri tekstil dan garmen berada di garis depan dalam menghadapi dampak perang tarif, perlambatan permintaan global, serta persaingan ketat dengan negara produsen lain.
"Dari perspektif dunia usaha, rencana pendanaan tersebut perlu didorong sebagai instrumen kebijakan industri untuk memperkuat ekosistem tekstil secara menyeluruh. Fokus utamanya harus pada peningkatan daya saing struktural industri, sehingga industri tekstil dan garmen mampu bertahan, tumbuh, dan pada akhirnya menjaga keberlanjutan lapangan kerja secara alami," lanjut dia.
Apindo juga menyoroti pentingnya desain dan tata kelola pendanaan agar kebijakan ini efektif. Shinta menilai, dana yang diberikan sebaiknya difokuskan untuk revitalisasi industri yang sudah berjalan, termasuk peremajaan mesin, adopsi teknologi produksi yang lebih efisien, serta penguatan mata rantai produksi yang selama ini masih lemah, seperti segmen benang, kain, pencelupan, dan penyempurnaan (dyeing dan finishing).
Selain itu, pengembangan kawasan industri tekstil terintegrasi dinilai krusial, dengan dukungan infrastruktur dasar seperti pasokan air baku, energi termasuk energi terbarukan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta fasilitas lingkungan.
Meski ada rencana intervensi pemerintah, Apindo mengingatkan pelaku usaha tekstil masih menghadapi tantangan struktural, mulai dari tingginya biaya bahan baku, energi, dan logistik, hingga tuntutan standar ekspor yang semakin ketat, terutama terkait isu lingkungan dan jejak karbon.
Dalam konteks ketenagakerjaan, Apindo menilai perlindungan dan penyerapan tenaga kerja akan lebih efektif jika dicapai melalui penguatan daya saing industri dalam jangka menengah dan panjang.
"Ketika industri menjadi lebih efisien, produktif, dan mampu bersaing di pasar global, maka kapasitas usaha untuk mempertahankan dan menciptakan lapangan kerja akan meningkat secara berkelanjutan," ucap Shinta.
Rencana pembentukan BUMN tekstil ini sebelumnya disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut pendanaan sebesar USD 6 miliar akan disiapkan oleh Danantara untuk mendukung perusahaan pelat merah baru di sektor tekstil, setara Rp 101,2 triliun dengan kurs saat ini Rp 16.869 per dolar AS.
Pembentukan BUMN tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, pada Minggu (11/1).
"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali. Sehingga pendanaan USD 6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," kata Airlangga di Jakarta, Rabu (14/1).
