REPUBLIKA.CO.ID, LHOKSEUMAWE — Kementerian Pertanian (Kementan) akan menanggung seluruh biaya rehabilitasi sawah pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui skema padat karya, sementara petani memperbaiki lahannya sendiri. Pendekatan ini membuat pemilik sawah tetap memperoleh penghasilan di tengah proses pemulihan sekaligus mempercepat perbaikan lahan yang rusak.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan skema tersebut dirancang agar pemulihan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi petani. Pemerintah pusat menanggung biaya pengolahan tanah, penyediaan benih, hingga perbaikan irigasi, sedangkan petani bekerja langsung di sawah miliknya.
- Banjir di Barat Selatan Aceh dan Ujian Kepemimpinan Hulu–Hilir
- Banjir Rendam Jalur Pekalongan–Sragi, Perjalanan KA di Cirebon Dialihkan
- Banjir di Pekalongan, KAI Alihkan Sejumlah Perjalanan Kereta ke Selatan
“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita tetap punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah dan perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” ujar Amran di Lhokseumawe, Aceh, dikutip Sabtu (17/1/2026).
Skema padat karya tersebut memastikan seluruh pemilik lahan terlibat aktif dalam rehabilitasi. Petani bekerja di lahannya sendiri dengan sistem upah harian sehingga kebutuhan keluarga tetap terpenuhi selama proses pemulihan berlangsung.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Pendapatan hariannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena bekerja di sawahnya sendiri. Sementara pengolahan tanah, benih, dan irigasi ditanggung pemerintah pusat,” tambah Amran.
Kementan mencatat, khusus di Aceh terdapat sekitar 10.000 hektare sawah yang direhabilitasi. Kegiatan tersebut menyerap tenaga kerja hingga 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayarkan secara harian.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menargetkan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ujar Amran.
Selain mengandalkan tenaga petani, Kementan juga mengerahkan dukungan teknologi. Traktor disiapkan untuk pengolahan tanah, perbaikan jaringan irigasi dilakukan secara intensif, sedangkan lahan yang tertimbun lumpur tebal ditangani dengan teknologi drone.
Di tengah proses rehabilitasi, Amran memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Stok beras nasional saat ini mencapai 3,2 juta ton dan dinilai cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan tiga hingga enam bulan ke depan.
Berdasarkan data Kementan, total lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi mencapai sekitar 98 ribu hektare, dengan Aceh sekitar 32 ribu hektare. Pemerintah menargetkan pemulihan berjalan cepat melalui kolaborasi lintas pihak dan pelibatan penuh petani pemilik lahan.
