Dosen UMM Kupas Akar Konflik AS-Venezuela dan Dampaknya Bagi Indonesia

Malang (beritajatim.com) – Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela kembali menyita perhatian dunia. Konflik yang terjadi di antara kedua negara ini dinilai bukan sekadar perselisihan diplomatik biasa, melainkan sebuah pertarungan kompleks yang melibatkan ideologi, ekonomi, hingga kepentingan geopolitik global.

Hal tersebut diungkapkan oleh Azza Bimantara, M.A., Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dalam analisisnya, Azza membedah lapisan-lapisan konflik yang menjadikan hubungan Washington dan Caracas terus memanas, serta bagaimana dampaknya terhadap negara lain, termasuk Indonesia.

Menurut Azza, untuk memahami situasi saat ini, kita harus melihat ke belakang, tepatnya sejak era kepemimpinan Hugo Chávez yang terpilih pada tahun 1998. Chávez membawa perubahan radikal dengan menerapkan kebijakan ekonomi sosialis, yang paling mencolok adalah nasionalisasi sektor minyak, sektor yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan asing.

“Kebijakan ini secara ideologis bertolak belakang dengan model ekonomi Amerika Serikat yang neoliberal dan sangat mengedepankan kepentingan perusahaan multinasional,” jelas Azza, kepada beritajatim.com, Sabtu (17/1/2026).

Hasil dari pengambilalihan kendali minyak tersebut kemudian diarahkan Chávez untuk kebijakan populis, seperti pengentasan kemiskinan serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan gratis. Sayangnya, langkah pro-rakyat ini justru dipersepsikan sebagai ancaman ideologis oleh Washington.

Sejak saat itulah, narasi antagonisme terhadap Venezuela mulai dibangun melalui berbagai tekanan, mulai dari pemboikotan hingga pembatasan akses ekonomi di kancah internasional.

Kompleksitas masalah kian meruncing ketika Venezuela tidak berjalan sendirian. Negara Amerika Latin ini menjalin hubungan erat dengan Kuba, serta kekuatan global pesaing AS, yakni Tiongkok dan Rusia.

Azza menyoroti bahwa kedekatan ini dianggap AS sebagai ancaman geopolitik serius. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa Venezuela adalah pemegang cadangan minyak terbesar di dunia.

“Venezuela merupakan negara dengan cadangan energi strategis. Kedekatannya dengan Tiongkok dan Rusia jelas dipandang mengganggu kepentingan Amerika Serikat,” tegasnya.

Tekanan politik AS berlanjut dan semakin intensif di era kepemimpinan Nicolás Maduro. Maduro dinilai tidak hanya melanjutkan kebijakan Chávez, tetapi juga memperkuatnya dengan gaya kepemimpinan yang lebih otoriter.

Situasi ini dimanfaatkan Barat untuk mendukung kubu oposisi, termasuk tokoh Maria Corina Machado.

“Dukungan terbuka Amerika Serikat terhadap oposisi menunjukkan adanya upaya perubahan rezim (regime change) yang semakin nyata,” ungkap Azza.

Lebih jauh, Azza menegaskan bahwa faktor energi adalah kunci utama dalam memahami kebijakan luar negeri AS terhadap Venezuela. Stabilitas ekonomi AS sangat bergantung pada keamanan energi. Azza mengingatkan bahwa AS belajar banyak dari krisis minyak tahun 1970-an, di mana ketergantungan energi harus dikendalikan dengan ketat.

“Karena itu, akses terhadap minyak Venezuela menjadi kepentingan strategis,” jelasnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Presiden AS pasca penangkapan Nicolás Maduro, yang secara terbuka menyatakan keinginan untuk mengelola minyak Venezuela.

Lantas, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Azza menilai bahwa dalam jangka pendek, efeknya belum terasa signifikan.

“Hingga saat ini belum ada perubahan besar dalam tata kelola sektor energi Venezuela. Pertamina juga memastikan bahwa operasi migas di Venezuela masih berjalan normal,” ujarnya.

Namun, ia tetap memperingatkan agar Indonesia terus mencermati dinamika ini, mengingat dampak jangka panjang konflik geopolitik bisa berubah sewaktu-waktu.

Menutup analisisnya, Azza menekankan bahwa kasus AS–Venezuela adalah materi pembelajaran yang sangat berharga bagi akademisi.

“Kasus Amerika Serikat dan Venezuela menunjukkan bahwa konflik geopolitik tidak pernah lepas dari kepentingan ekonomi dan energi. Ini menjadi peluang besar bagi mahasiswa HI untuk mengkaji isu global secara lebih komprehensif,” pungkasnya. (dan/kun)