Dunia sedang berada dalam fase ruptur geopolitik, retak dan tak terbendung. Saat euforia pergantian tahun baru 2026 masih terasa, dunia justru diguncang dengan aksi terbuka militer Amerika Serikat dalam penangkapan Presiden Nicolas Maduro di Caracas, Ibu Kota Venezuela. Aksi militer AS terhadap Presiden Venezuela tersebut tidak bisa dipandang secara sempit, tetapi menjadi sinyal perubahan arah tatanan global ke depan. Intervensi militer menjadi ajang untuk menunjukkan kekuatan, dominasi, hegemoni, dan perbuatan sumber daya yang semakin langka.
Fenomena ini menjadi babak baru peta geopolitik global yang semakin memanas dan mengkhawatirkan. Peneliti Strategic Foresight Hub Stimson Center, Manning dan Burrows, menyebutkan tahun 2026 sebagai pintu masuk dimulainya zaman kekacauan (Age of Chaos). Kondisi geopolitik global semakin tidak stabil dan menjadi ancaman bagi semua negara.
Risiko Geopolitik
Dunia memasuki fase ketidakpastian. Risiko geopolitik semakin kasat mata di depan kita. Kondisi ini ditandai dengan melemahnya ekonomi global, tersendatnya multilateralisme, masuknya era nuklir ketiga, pemberontakan Generasi Z di banyak negara berkembang akibat krisis ekonomi, kemunduran agenda iklim global, disrupsi besar akibat AI, destabilisasi di kawasan Asia-Pasifik, Eropa, dan gejolak di negara Timur Tengah. Seluruhnya memiliki sistemik, saling berkelindan dan berpotensi memicu instabilitas global secara berantai bagi seluruh negara dunia, tak terkecuali Indonesia.
Di balik risiko geopolitik tersebut, terdapat faktor fundamental yang kerap luput dari perhatian publik, yakni keterbatasan sumber daya alam yang tengah menjadi rebutan oleh negara super power. Seiring dengan pertumbuhan pesat populasi dan fluktuasi ekonomi global, permintaan dunia terhadap konsumsi sumber daya alam terus meningkat. Sumber daya strategis seperti komoditas pangan dan energi menjadi power resource. Semua negara butuh, tapi tak semua negara punya.
Sumber daya strategis ini menjadi penentu keberlanjutan di masa depan. Dengan tensi geopolitik yang semakin meningkat, konflik sumber daya akan menjadi pertarungan bagi setiap gerakan dan agenda kebijakan negara-negara dunia. Apalagi, banyak sumber daya strategis yang berada di wilayah rawan konflik sehingga semakin memperkuat potensi risiko geopolitik. Perebutan sumber daya alam kerap menjadi pemicu konflik bersenjata. Ketika risiko geopolitik meningkat, konflik-konflik tersebut semakin memburuk dan membahayakan stabilitas regional (Song dkk, 2024).
Sumber Daya Strategis
Dalam menghadapi dinamika global ini, pertanyaan terpenting bagi kita bukanlah soal siapa yang benar atau salah. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah seberapa siap Indonesia menghadapi dampaknya? Maka dari itu, ketahanan nasional terhadap sumber daya strategis adalah kunci yang harus disiapkan bersama.
Ketahanan negara hari ini tidak lagi cukup dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan militer semata. Ketahanan sejati justru diuji pada kemampuan negara menjaga kebutuhan dasar masyarakat terutama kebutuhan pangan dan energi. Sumber daya strategis ini adalah kunci masa depan. Pangan dan energi akan menjadi air di tengah gurun. Ini harus kita siapkan sebagai aset strategis bangsa Indonesia.
Ketika konflik global pecah, pangan dan energi dengan cepat berubah menjadi komoditas strategis. Perang menyebabkan gangguan distribusi dan pembatasan ekspor negara produsen sehingga dapat memicu kelangkaan dan lonjakan harga pangan dan energi secara drastis dan tiba-tiba. Negara yang bergantung pada impor akan akan menjadi pesakitan.
Indonesia tentu tidak kebal terhadap semua itu. Sebagai bagian dari sistem global, resonansi guncangan di negara lain akan ikut kita rasakan. Karena itulah, peringatan Presiden Prabowo Subianto tentang bahaya ketergantungan impor patut dibaca sebagai alarm.
Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo telah menegaskan arah kebijakan strategis. Dalam pidato pertamanya usai sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, 20 Oktober 2024, Presiden menyampaikan komitmen kuat Indonesia menuju swasembada pangan dan energi. Komitmen ini lahir dari kesadaran bahwa dunia ke depan semakin kompetitif dan penuh risiko geopolitik.
Sebagai seorang ahli strategi militer, Presiden Prabowo sejak lama telah memprediksi dan memberikan atensi penuh terhadap agenda ketahanan pangan dan energi sebagai kebijakan strategis bangsa. Sebab, negara yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri akan jauh lebih kuat menghadapi tekanan global, sanksi ekonomi, maupun gangguan rantai pasok internasional.
Pemanfaatan sumber daya strategis pun diarahkan agar tidak lagi sekadar menjadi komoditas ekspor mentah, tetapi menjadi sumber nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hilirisasi, industrialisasi berbasis sumber daya domestik, serta penguatan industri strategis menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Kepentingan Nasional
Kendati demikian, kebijakan negara tidak akan berarti tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Ketahanan nasional bukan hanya urusan pemerintah, melainkan kerja bersama. Dukungan terhadap produk dalam negeri, kesadaran akan pentingnya kemandirian pangan dan energi, serta sikap rasional dalam menyikapi dinamika global adalah bagian dari kontribusi setiap warga negara.
Di tengah perbedaan pandangan politik dan hiruk-pikuk demokrasi, ada satu kepentingan yang seharusnya menyatukan kita semua yaitu kepentingan nasional. Di tengah dunia yang bergejolak, Indonesia tidak boleh kehilangan fokus pada penguatan ketahanan nasional. Maka seluruh energi bangsa sebaiknya difokuskan untuk mendukung program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan nasional secara berkelanjutan.
Sejarawan Yunani Thucydides, telah mengingatkan bahwa pihak yang kuat dapat melakukan apa yang mampu mereka lakukan, sementara yang lemah menanggung akibatnya (the strong do what they can and the weak suffer what they must). Bangsa yang tidak memiliki kekuatan dalam menyiapkan diri dalam menghadapi risiko geopolitik akan tergilas. Maka ini perlu menjadi peringatan bersama bagi bangsa Indonesia.
Dalam tatanan global yang keras dan penuh kompetisi, hanya negara yang kuat yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Untuk itu, Indonesia tidak boleh berada di posisi yang lemah. Dunia mungkin tidak bisa kita kendalikan, tetapi ketahanan nasional sepenuhnya berada dalam genggaman kita.
Memasuki tahun 2026, menjadi tonggak penting agar kita bergegas menyiapkan diri, memperkuat agenda strategis bangsa dalam menghadapi segala risiko geopolitik yang tampak nyata di depan kita. Karena itulah, memperkuat ketahanan nasional terhadap sumber daya strategis bangsa bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk kepentingan nasional.
Dr Endang Tirtana
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
(fas/fas)
