Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat terus berupaya untuk memperkuat ekonomi syariah dengan merangkul berbagai pihak termasuk dari Bank Indonesia.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan ekonomi dan keuangan syariah saat ini telah berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Sumbar memiliki modal sosial, budaya, dan religius yang kuat untuk berkontribusi dalam penguatan ekosistem halal nasional.
“Makanya dengan adanya kegiatan Minang Halal Fest 2026 yang digelar mulai 16 - 18 Januari ini di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi ini, bisa mendorong ekonomi syariah di Sumbar,” katanya, Jumat (16/1/2026).
Dia menyampaikan Minang Halal Fest merupakan wujud nyata kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Sumbar.
“Kami mengapresiasi Bank Indonesia dan pihaknya yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan Minang Halal Fest 2026 ini,” ujarnya.
Menurutnya, melalui nilai-nilai syariah ini, sesungguhnya telah lama hidup dalam masyarakat Minangkabau melalui falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Oleh karena itu, pengembangan industri halal, halal lifestyle, dan keuangan syariah sangat relevan dengan jati diri Ranah Minang.
Baca Juga
- Ragam Ikhtiar Bawa Indonesia jadi Jawara Ekonomi Syariah Global
- Indonesia Berambisi Salip Malaysia & Arab Saudi, Jadi Pemimpin Ekonomi Syariah Dunia
- Gubernur Mahyeldi: Ranah Minang Berpotensi jadi Pusat Ekonomi Syariah Nasional
Mahyeldi bilang pada tahun 2026, Sumbar memperoleh alokasi sertifikasi halal gratis melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
“Alhamdulillah, untuk tahun 2026 Sumatera Barat mendapatkan alokasi lebih dari 32 ribu sertifikasi halal gratis. Ini peluang besar yang harus kita manfaatkan bersama untuk memperkuat daya saing UMK kita,” kata Mahyeldi.
Dia mengatakan percepatan sertifikasi halal membutuhkan sinergi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, pendamping halal, perbankan syariah, dan pelaku usaha. Makanya, Pemprov Sumbar terus mendorong optimalisasi fasilitasi sertifikasi halal agar kuota yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami ingin proses ini berjalan cepat, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha. Dengan kerja bersama, insya Allah Sumatra Barat bisa menjadi daerah yang kuat dalam ekosistem halal,” ujarnya.
Minang Halal Fest 2026 dipandang sebagai sarana promosi, literasi, dan edukasi halal lifestyle yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.
Mahyeldi menjelaskan ada berbagai agenda seperti simposium, bazar halal, kompetisi, dan talkshow digelar selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan, 16–18 Januari 2026, dengan harapan dapat mendorong penguatan UMK halal dan ekonomi umat.
Kemudian Mahyeldi juga menekankan peran strategis masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat literasi, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan keuangan syariah berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Sumbar dalam mendorong penguatan ekonomi nagari dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai keislaman.
Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismal menyampaikan Bank Indonesia mendukung upaya pemerintah melakukan penguatan peran Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan keuangan syariah.
Dia menyebutkan dukungan tersebut antara lain melalui penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan mutu pengelolaan, serta pengembangan kawasan masjid sebagai pusat aktivitas ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.
“Minang Halal Fest ini kami harapkan menjadi ruang kolaborasi sekaligus langkah konkret dalam memperkuat literasi dan pengembangan ekonomi syariah, tidak hanya bagi masyarakat Sumatra Barat, tetapi juga secara nasional,” tutup Rifki.
