Pinjaman Rp400 Miliar Kepri, Ombudsman & OJK Ingatkan Pemprov Berhati-hati

Bisnis.com (BATAM) - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) memberikan perhatian serius soal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang akan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp400 miliar kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). 

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari menegaskan perlu kehati-hatian dalam transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

"Alokasi dana tersebut wajib mendahulukan pembiayaan pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan urusan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” katanya, Jumat (16/1/2026). 

Ombudsman Kepri berharap rencana pinjaman ini harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Aturan tersebut mensyaratkan bahwa pinjaman hanya boleh dilakukan dengan persetujuan DPRD serta mendapatkan lampu hijau dari menteri keuangan dan menteri dalam negeri.

Nilai pinjaman pun dibatasi maksimal sebesar 75% dari penerimaan murni APBD tahun sebelumnya.

“Hal yang krusial juga untuk diperhatikan adalah dilarang berikan jaminan berupa aset daerah atau pendapatan daerah kepada pihak bank, serta harus dipastikan bahwa jangka waktu pengembalian modal tidak melampaui masa jabatan gubernur yang menjabat,” kata dia.

Meski begitu, pihaknya mendukung rencana Pemprov Kepri sebagai terobosan yang dapat dipahami untuk mengatasi defisit anggaran serta menjamin keberlangsungan pembangunan di tujuh kabupaten dan kota yang ada di wilayah Kepri.

Senada itu, Kepala OJK Kepulauan Riau Sinar Danandjaya menjelaskan pinjaman daerah dapat menjadi instrumen pembiayaan pembangunan. Namun, harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Pinjaman daerah dapat dilakukan selama dirancang secara matang dan tidak membebani kemampuan keuangan daerah di masa depan,” kata Sinar belum lama ini.

Ia menjelaskan, selain perbankan, pemerintah daerah juga memiliki alternatif pendanaan lain, termasuk melalui pasar modal, seperti penerbitan obligasi daerah selama memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh regulator.

“Intinya harus tetap dalam prinsip kehati-hatian. Peran OJK lebih pada pengawasan terhadap bank pemberi pinjaman agar penyaluran kredit dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” ujarnya.

OJK menegaskan pinjaman daerah yang sehat harus melalui sistem dan mekanisme yang jelas. Prosesnya dimulai dari tahap perencanaan pemerintah daerah, dana pinjaman diarahkan untuk membiayai kegiatan produktif atau pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang.

Rencana tersebut selanjutnya harus memperoleh persetujuan legislatif daerah dan kementerian terkait. Dari sisi perbankan, bank wajib melakukan analisis kelayakan kredit, pengelolaan risiko, serta penilaian kapasitas fiskal daerah.

“Bank juga harus mematuhi ketentuan OJK, termasuk pengelolaan kualitas aset, pembentukan cadangan, dan pengendalian risiko kredit. Yang terpenting adalah menjaga kesinambungan APBD agar tidak terganggu oleh kewajiban pembayaran pinjaman di masa mendatang,” tegas Sinar.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan akan mengajukan pinjaman dana senilai lebih dari Rp400 miliar ke BJB untuk mendukung percepatan pembangunan di tujuh kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, saat ini Pemprov Kepri masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Keuangan sebelum pinjaman tersebut direalisasikan.

“Saat ini masih dalam proses di kementerian. Kami juga terus berkoordinasi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Nilainya sekitar Rp400 miliar,” ujar Ansar.