Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memaparkan sejumlah langkah strategis partainya untuk menjegal wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Menurut Hasto, sikap PDIP yang menolak pilkada tidak langsung itu sudah dinyatakan tegas di forum Rakernas Pertama 2026. Seluruh struktur partai banteng se-Indonesia telah bersepakat bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara langsung.
“Setelah PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian seluruh struktur partai di Indonesia melalui rakernas merekomendasikan pilkada secara langsung, itulah sikap politik dari PDIP,” ujar Hasto di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Hasto juga menjelaskan bahwa penolakan tegas ini merupakan wujud komitmen PDIP terhadap amanat reformasi, di mana rakyat harus memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan pemimpinnya secara langsung, bukan diwakilkan.
“Karena dengan dipilih langsung, maka masa jabatan kepala daerah bersifat tetap lima tahun, ada jaminan kepastian masa jabatan, dan tidak mudah untuk dijatuhkan melalui parlemen,” katanya.
“Dengan basis legitimasi yang kuat, kepala daerah (juga) punya tanggung jawab terhadap rakyat untuk menjalankan janji-janji kampanye,” imbuhnya.
Terkait langkah praktis PDIP dalam menolak wacana pilkada tidak langsung itu, Hasto mengungkapkan bahwa anggota fraksinya di parlemen terus membuka ruang dialog demi menjaga kedaulatan rakyat. Ia pun meyakini bahwa para anggota DPR RI akan senantiasa mendengar aspirasi masyarakat.
“Ini kan suara rakyat, kemudian di parlemen, di DPR RI, kami yakin DPR RI juga akan mendengarkan suara rakyat tersebut, dan kami akan berdialog,” terangnya.
Selain berdialog, PDIP juga akan melakukan langkah-langkah memberikan penjelasan kepada pimpinan partai dan pimpinan fraksi untuk menegaskan bahwa seluruhnya memiliki komitmen yang sama terhadap rakyat.
“Lakukan langkah-langkah memberikan penjelasan kepada pimpinan partai, pimpinan fraksi, saya yakin semua juga punya komitmen yang sama terhadap rakyat,” tegasnya.
Menanggapi keluhan biaya pilkada langsung yang mahal, PDIP memiliki solusi agar pilkada langsung dilakukan dengan bantuan teknologi berupa e-voting. Hasto menyebut gagasan ini sudah lama diinisiasi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan bercermin pada keberhasilan negara lain seperti India.
“E-voting ini merupakan terobosan yang diperjuangkan PDIP. Bahkan kami telah melakukan suatu simulasi, karena Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba bagaimana, India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita,” ucapnya.
Untuk mewujudkannya, Hasto mengatakan PDIP tengah mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi nasional guna menciptakan sistem yang efisien dan murah tanpa mengorbankan integritas pemilu.
Selain itu, PDIP juga menyoroti pentingnya integritas penyelenggara dan netralitas aparat untuk menekan biaya politik yang dianggap mahal.
“Di sini integritas dari penyelenggara pemilu, netralitas, itu sangat penting. (Begitu pun) penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik money politik, pembatasan biaya kampanye, tidak ada mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi,” pungkasnya. (rma/kun)
