HARIAN FAJAR, MAKASSAR — Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Ri Prabowo Subianto menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian menjadi Rp300 triliun pada 2026 dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur produksi pangan nasional secara berkelanjutan.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga berpotensi memperbaiki efisiensi dan daya saing sektor pertanian di daerah.
Menurut AIA, selama ini sektor pertanian kerap menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan akses pembiayaan, terutama bagi petani kecil dan pelaku usaha tani di tingkat hulu.
Dengan peningkatan plafon KUR, pemerintah dinilai memberikan ruang yang lebih luas bagi petani untuk meningkatkan skala usaha dan produktivitas.
“KUR pertanian dengan plafon Rp300 triliun ini sangat penting karena menyasar persoalan mendasar pertanian, yaitu permodalan. Jika pembiayaan tersedia dan mudah diakses, petani bisa meningkatkan kualitas input, teknologi, hingga pengelolaan pascapanen,” ujar Andi Iwan.
Ketua DPD Gerindra Sulsel ini menilai fleksibilitas kebijakan KUR pertanian yang tidak membatasi subsektor selama produktif dan tepat sasaran menjadi keunggulan tersendiri.
Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan pembiayaan mengalir ke seluruh rantai nilai pertanian, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi.
“Pertanian tidak bisa dilihat hanya dari sisi tanam dan panen. KUR harus mampu memperkuat ekosistem, termasuk penggilingan, cold storage, logistik, dan industri pengolahan. Di sinilah dampak ekonominya akan terasa lebih luas,” beber AIA.
Pemerintah sebelumnya mencatat penyaluran KUR sektor pertanian pada 2025 mencapai Rp102 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut angka tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mendorong sektor hulu hingga hilir pertanian secara lebih optimal.
AIA menilai peningkatan plafon KUR sejalan dengan capaian ketahanan pangan nasional yang terus membaik. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,71 juta ton, sementara produksi jagung berada di kisaran 16 juta ton.
Menurutnya, capaian tersebut perlu dijaga melalui kebijakan pembiayaan yang konsisten dan adaptif.
“Ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan produksi yang tinggi. Yang lebih penting adalah kesinambungan produksi. KUR pertanian bisa menjadi instrumen menjaga keberlanjutan itu, asalkan disertai pendampingan dan pengawasan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan pelaku usaha agar KUR pertanian benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Kalau pembiayaan ini tepat sasaran dan diikuti dengan penguatan manajemen usaha tani, maka sektor pertanian akan semakin bergairah dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” kata Andi Iwan.
Untuk Sulsel, menurut AIA memiliki keunggulan komparatif pada komoditas beras, jagung, dan hortikultura. Namun, keterbatasan permodalan masih menjadi kendala utama petani dan pelaku usaha tani dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
AIA menilai fleksibilitas kebijakan KUR pertanian, yang tidak membatasi subsektor selama bersifat produktif dan tepat sasaran, sangat relevan dengan karakter pertanian Sulsel yang beragam.
Pembiayaan, menurutnya, dapat diarahkan tidak hanya pada produksi primer, tetapi juga pada pengolahan dan distribusi.
“Sulsel tidak hanya memproduksi, tetapi juga memasok pangan ke wilayah Indonesia timur. Karena itu, KUR harus dimanfaatkan untuk memperkuat rantai pasok, seperti penggilingan padi, gudang, cold storage, dan logistik. Dampaknya akan langsung terasa pada stabilitas harga dan pendapatan petani,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan Indonesia telah mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada 2025.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kebijakan pembiayaan, termasuk KUR pertanian. (ams)
