JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hampir seluruh deforestasi atau penebangan hutan di Indonesia adalah legal, alias mengantongi izin dari pihak-pihak terkait.
“Data deforestasi di Indonesia menunjukkan kenyataan bahwa 97 persen deforestasi di Indonesia adalah legal,” ujar Anies, saat memberikan sambutan dalam acara Rakernas I Ormas Gerakan Rakyat, di Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Dia menilai, jika mayoritas penebangan hutan adalah legal, kejadian bencana banjir yang marak terjadi ini bukan disebabkan oleh pembalakan liar.
“Artinya, ditebang menggunakan izin. Ada stempel dokumen lengkap. Ini bukan pembalakan liar rasanya,” kata Anies.
Baca juga: Anies Singgung Pihak yang Bilang Semua Pohon Sama: Sawit Bisa Gantikan Hutan?
Anies menyinggung, 59 persen wilayah hutan hilang karena terjadi konsesi lahan, baik itu sawit, tambang, hingga perusahaan kayu.
“Bahkan, lebih dari separuh kehilangan hutan 59 persen yang terjadi adalah di area konsesi perusahaan. Konsesi logging, konsesi kebun kayu, konsesi tambang, konsesi sawit, hampir semuanya legal,” lanjut dia.
Kemudian, di hadapan kader ormas Gerakan Rakyat, Anies menyinggung soal aturan yang ada di Indonesia.
Dia mempertanyakan soal kenyataan di lapangan dengan aturan yang ada saat ini.
Anies mengatakan, bisa jadi, aturan yang ada membuka jalan bagi proses penebangan hutan.
“Apakah peraturan kita sudah benar? Atau justru hukum dan aturan kita yang jadi tiang utama kerusakan ekologi,” kata Anies.
Dia menilai, jika angka deforestasi lebih banyak disebabkan oleh penebangan liar, berarti ada permasalahan dalam proses penegakan hukum.
Baca juga: Usai Rapat Bareng Prabowo, Mendagri Umumkan TKD 3 Provinsi di Sumatera Tak Dipotong
Sementara, data menunjukkan kalau 97 persen deforestasi itu punya izin yang lengkap.
“Itu masalah di aturan hukumnya. Ini ada problem di sini. Kita perlu jujur kalau masalahnya bukan sekadar orang-orang yang bertindak melawan hukum,” kata Anies.
Dia menilai, masalah yang dihadapi Indonesia saat ini adalah aturan dan sistem yang ada menjadi jalan legal kerusakan terjadi demi mendorong pembangunan.
“Masalahnya adalah sistem membolehkan perusakan atas nama pembangunan. Bukan tidak mungkin di dalamnya ada praktik-praktik koruptif,” imbuh dia.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
