Pemerintahan Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) meminta negara-negara membayar lebih dari USD 1 miliar AS (sekitar Rp16,8 triliun) untuk memperoleh hak atas kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Board of Peace), demikian laporan Bloomberg mengutip rancangan piagam dewan tersebut.
Sebelumnya, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang beranggotakan Marco Rubio Menteri Luar Negeri AS, Steve Witkoff utusan khusus Trump, Jared Kushner menantu Trump, Tony Blair mantan Perdana Menteri Inggris, Ajay Banga Presiden Bank Dunia, serta Robert Gabriel Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS.
“Setiap Negara Anggota akan menjabat selama paling lama tiga tahun sejak piagam ini mulai berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua,” demikian bunyi rancangan dokumen itu, seperti dikutip Antara dari Bloomberg.
“Masa keanggotaan tiga tahun tersebut tidak berlaku bagi Negara Anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama sejak piagam ini berlaku,” demikian bagian lain rancangan dokumen tersebut.
Menurut Bloomberg, Trump akan menjadi ketua pertama dewan dan secara pribadi memutuskan negara mana yang akan diundang.
Keputusan akan diambil berdasarkan suara mayoritas, namun seluruh keputusan tetap memerlukan pengesahan dari ketua. Dokumen itu juga menyebutkan Trump bertanggung jawab menyetujui segel resmi kelompok tersebut.
Pada pertengahan November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diusulkan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump terkait penyelesaian konflik di Jalur Gaza. Sebanyak 13 dari 15 anggota dewan mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China memilih abstain.
Rencana AS untuk Gaza mengusulkan pemerintahan internasional sementara di wilayah tersebut serta pembentukan dewan perdamaian yang dipimpin oleh Trump.
Rencana itu juga mencakup mandat militer bagi pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan dengan koordinasi Israel dan Mesir. Hingga kini, belum ada informasi mengenai komposisi pasukan penjaga perdamaian tersebut.
Rencana Gaza versi Trump tidak mencakup keterlibatan langsung maupun tidak langsung Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan.
Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya berulang kali menyatakan tekad Israel untuk mencapai penghapusan total kelompok pejuang Palestina, Hamas, baik secara militer maupun politik.(ant/iss)
