Pantau - Pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur pascabencana di Aceh dengan membangun jembatan dan membersihkan akses jalan, agar desa-desa yang sempat terisolasi akibat banjir bandang dan longsor segera dapat kembali terhubung.
Percepatan Akses Jalan dan Jembatan PascabencanaDi Kabupaten Bener Meriah, jalan menuju Bandara Rembele di Jalur Pante Raya, Desa Bale Atu telah dibersihkan dengan alat berat.
Jembatan bailey telah disiapkan untuk dipasang di lokasi tersebut setelah sebelumnya terputus total akibat banjir dan longsor.
Untuk mencegah longsor susulan, di sejumlah titik badan jalan yang longsor telah dipasangi batu bronjong untuk memperkuat tebing.
Pekerjaan di lapangan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan personel TNI AD.
Di Desa Bener Pepanyi, Kecamatan Bener Kelipah, jalan yang sebelumnya tertutup material banjir telah dibersihkan dan jembatan akan segera dipasang.
Sementara di Desa Alue Capli, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, pembangunan jembatan aramco menunjukkan kemajuan signifikan dan kini memasuki tahap finalisasi.
Akses Warga Pulih di Sejumlah WilayahDi Desa Juli Tambo Tanjong, Kabupaten Bireuen, jalan sudah kembali normal dan jembatan bisa dilalui oleh kendaraan roda dua hingga truk.
Di Desa Kajeung, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, personel TNI AD masih membersihkan akses jalan dari material longsor.
Jalur ini ditargetkan segera dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.
Pemulihan akses menjadi prioritas utama karena jalan dan jembatan merupakan penghubung logistik dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak.
Pembentukan Satgas Pascabencana oleh PresidenUntuk mempercepat pemulihan, Presiden RI Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satgas, yang akan mengoordinasikan seluruh pihak terkait dalam pemulihan wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan sekitarnya.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta relawan terus digencarkan agar akses, layanan dasar, dan pembangunan kembali bisa berjalan secara optimal.
